Massa aksi yang menggelar demonstrasi di Surabaya meminta Prabowo Subianto Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI mundur bersama-sama.
Tuntutan itu disuarakan menyusul kabar Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Selasa (10/11/2026).
Rakan Naufal Alief Presiden BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengatakan, tuntutan mundur satu paket tersebut merupakan aspirasi bersama dari berbagai elemen gerakan yang turun dalam aksi hari ini.
Menurutnya, tuntutan itu muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintahan saat ini.
Massa menilai berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat belum mendapat respons maupun penyelesaian yang memadai dari pemerintah.
“Hari ini kalau misalkan dari teman-teman ITS tentunya kami memfokuskan untuk adanya perbaikan terlebih dahulu. Namun, rasa-rasanya ketika berbicara bersama teman-teman gerakan hari ini, bahkan tuntutan dari teman-teman gerakan hari ini adalah untuk menurunkan Prabowo-Gibran seperti itu,” katanya.
“Ini bentuk suatu ketidakpercayaan bahwa hari ini rezim hari ini menimbulkan banyak sekali permasalahan, banyak sekali tuntutan yang hari ini tidak pernah didengar seperti itu. Rasa-rasanya seperti itu,” tambahnya.
Aksi Gerakan Warga Sadar memenuhi Jalan Pemuda, Surabaya pada Selasa (10/11/2026). Foto: Risky suarasurabaya.netSelain mendesak Prabowo-Gibran mundur, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan lain yang dirangkum dalam empat isu besar.
Di antaranya, mendesak penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat kecil, menolak militerisme dan militerisasi di ruang sipil, serta menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Rakan menyebut aksi kali ini melibatkan hampir 3.000 massa dari berbagai organisasi mahasiswa, komunitas, dan elemen masyarakat sipil. Dari jumlah tersebut, BEM ITS mengerahkan sekitar 1.500 peserta.
Sejumlah elemen yang terlibat di antaranya mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), serta berbagai komunitas dan lembaga masyarakat sipil.
Rakan meminta pemerintah tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan massa aksi. Ia menegaskan, besarnya jumlah peserta demonstrasi menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mendengarkan tuntutan masyarakat. (ris/saf/ipg)
