JAKARTA, KOMPAS - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Perusahaan ”Raja Nikel” Arif Kurniawan itu tidak hanya disangka tetap menambang nikel meski izin sudah habis tetapi juga menyuap penyelenggara negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026), mengungkapkan, setelah mendapatkan bukti yang cukup dan gelar perkara, penyidik menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Penetapan tersangka itu dilakukan pada Jumat (6/11/2026).
Selanjutnya pada Senin ini, penyidik menggeledah serta menyita sejumlah barang bukti. "Tim penyidik dengan pendampingan Tim Forensik Digital menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Saudara AK di Sulawesi Tenggara," tutur Anang.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026. Adapun penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Dari enam lokasi yang digeledah pada Senin ini, lima di antaranya merupakan kantor PT ANI yang tersebar di Kota Kendari, serta Kabupaten Konawe Utara dan Buton Tengah. Sementara, satu lokasi lain adalah kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dari penggeledahan tersebut, kata Anang, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan. Dokumen itu adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
"Tim penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT BSJ. Pemeriksaan forensik digital akan dilakukan sesuai kebutuhan pembuktian," terang Anang.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik meminta keterangan dari 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Penyitaan itu telah memperoleh persetujuan pengadilan negeri.
PT BSJ pun dijerat dengan pasal berlapis yakni, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai sangkaan primer. Selain itu juga Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, atau Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 Ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP sebagai sangkaan subsider.
Anang menuturkan, dalam kasus ini, penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Terkait dugaan itu, penyidik mendalami dugaan adanya kerja sama antara PT BSJ dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan.
PT BSJ juga disangka menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.
Selain itu, PT BSJ disangka memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan. Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
Hingga saat ini, nilai kerugian keuangan negara masih dihitung. "Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan," kata Anang.
Dalam kasus tersebut, kata Anang, Arif Kurniawan (AK) merupakan salah satu pemilik yang memperoleh keuntungan (beneficial owner) dari kegiatan usaha PT BSJ. Penyidik masih mendalami peran Arif Kurniawan dalam PT BSJ maupun di perusahaan lain yang diduga terafiliasi dengannya.
Sebelumnya, penyidik menyita uang Rp 11,7 miliar yang ditengarai milik Arif Kurniawan. Uang diduga milik pengusaha berinisial AK, lewat enam perusahaan berbeda sejak tahun 2017 hingga 2025. Perusahaan-perusahaan dimaksud, PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Kendati telah dilakukan penyidikan, AK belum ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini karena posisinya yang diduga berada di luar negeri. Keberadaan AK di luar batas administrasi negara tersebut membuang ruang gerak Kejagung terbatas untuk menindaknya.
Sementara, sebelum terungkap dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola nikel pada periode 2013-2025 di Sulawesi Tenggara, sosok Arif Kurniawan disebut dalam rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (4/10/2026).
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa satgas bakal mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi atau berada dalam pengendalian Arif Kurniawan. Ini mencakup seluruh jaringan perusahaan milik Arif Kurniawan di seluruh Indonesia.
Satgas PKH mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Satgas PKH juga membuka kemungkinan menagih denda administratif dan memulihkan aset. Langkah administratif ini tidak menghapus kemungkinan proses pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat.
