JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dinilai tidak hanya berpotensi melanggar hak privasi dan komunikasi, tetapi juga dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana serius apabila terbukti dilakukan di luar mekanisme hukum.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (Pushan) Oce Madril mengatakan, penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak privasi warga negara. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Ia merujuk Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin kemerdekaan dan kerahasiaan hubungan surat-menyurat, termasuk komunikasi melalui sarana elektronik, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Peristiwa penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri dan beberapa jenderal yang diduga dilakukan terhadap banyak pihak bahkan Presiden RI, termasuk kategori tindakan makar, penyalahgunaan wewenang, dan melanggar HAM,” kata Oce.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Akademisi hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menjelaskan, dugaan penyadapan tanpa dasar hukum atau unlawful interception tidak hanya mengancam pejabat negara, tetapi juga hak-hak warga negara. Menurut dia, hak privasi dan komunikasi merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi.
Oce mengatakan penyadapan pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme khusus dalam penegakan hukum. Tindakan tersebut dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan serius dan kasus dengan tingkat kesulitan tinggi, seperti korupsi, suap, terorisme, dan narkotika, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Namun, apabila dilakukan di luar prosedur yang sah, penyadapan dapat menjadi bentuk pelanggaran hukum. Oce juga menilai tindakan tersebut berpotensi masuk kategori makar apabila terbukti dilakukan dengan tujuan menghalangi Presiden menjalankan pemerintahan atau menggulingkan kekuasaan secara tidak sah.
“Tindakan ilegal tersebut dapat bertujuan supaya Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau bertujuan untuk menggulingkan Presiden dengan cara-cara yang tidak sah,” jelas Oce.
Ia merujuk ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana terhadap transmisi informasi elektronik yang bersifat tidak publik. Pasal 258 KUHP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.
Oce menilai aparat penegak hukum perlu mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk pihak yang diduga memerintahkan dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindakan itu.
“Pada titik ini, penegak hukum perlu mengungkap apa motif di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lain tersebut. Apabila memang berkaitan dengan motif politik, maka perlu ditelusuri siapa saja pihak yang memerintahkan dan pihak yang mendapat manfaat secara politik atas penyadapan ilegal ini,” imbuhnya.
Selain penegakan hukum, Oce menyoroti belum adanya pengaturan penyadapan yang komprehensif dalam satu undang-undang khusus. Menurut dia, ketentuan mengenai penyadapan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dengan model pengaturan yang berbeda.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjamin perlindungan HAM, terutama hak atas privasi. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih terperinci untuk menjadi pedoman pelaksanaan penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Hal inilah yang menjadi concern (kekhawatiran) dalam jaminan HAM. Bahwa tidak adanya pengaturan terperinci soal penyadapan berpotensi melanggar HAM dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi,” jelasnya.
Menurut Oce, regulasi penyadapan perlu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, yakni perlindungan HAM, khususnya hak privasi, dan kebutuhan penegakan hukum. Penyadapan dapat menjadi instrumen untuk mengungkap kejahatan tertentu demi melindungi kepentingan publik, tetapi penggunaannya harus dibatasi melalui mekanisme hukum yang jelas.
Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan aturan penyadapan yang lebih komprehensif agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
