JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada lagi jalur hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
Putusan MK kata Yusril, tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, putusan MA juga telah final karena Gibran bukan pihak dalam perkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," sambungnya.
Dia memastikan, MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud.
Menurutnya, putusan MA itu berpotensi berdampak terhadap gugatan yang saat ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.
Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dieksekusi.
