Lumajang (beritajatim.com) – Sebuah video yang memperlihatkan cekcok antara warga dan pemilik kandang ternak ayam potong di Dusun Curahjeru, Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, viral di media sosial (medsos).
Sebelumnya, sebuah unggahan pada platform Facebook memperlihatkan sejumlah warga melakukan protes kepada pemilik kandang terkait masalah banyaknya lalat yang muncul di lingkungan perumahan penduduk.
Video berdurasi 4 menit 50 detik tersebut sudah ditonton lebih dari 15 ribu orang sejak dibagikan pertama kali oleh akun @Bung Ayiph pada Senin (9/11/2026).
Dalam video diperlihatkan, ketegangan sempat memuncak lantaran pemilik kandang bernama Bastami Irfan bersikap arogan saat diingatkan oleh warga yang melakukan protes.
Camat Sumbersuko, Luluk Azizah, mengatakan ketegangan antarwarga memang sempat terjadi saat proses mediasi yang ditengahi oleh pemerintah.
Saat itu, warga yang protes tampak sangat kesal lantaran populasi lalat dari kandang ternak sudah tidak terkendali hingga menyebar ke kawasan rumah.
“Jadi, kemarin itu memang puncak kemarahan karena terlalu banyak (lalat, Red). Itu banyak sekali sampai warga kemarin membawa bekas-bekas lem lalat,” ucap Luluk di Lumajang, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, ketegangan warga berhasil diredam melalui jalur mediasi yang ditengahi langsung oleh pemerintah daerah.
Kemarahan warga yang protes bisa diredam setelah pemilik kandang tersebut sepakat untuk berbenah. “Itu sudah ada komitmen-komitmen yang harus dilakukan oleh pemilik kandang,” tambahnya.
Berdasarkan hasil mediasi, pemilik kandang diwajibkan untuk memperbaiki keseluruhan sistem operasional kandang sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 30 hari.
Adapun kesepakatan tersebut mencakup konstruksi kandang yang harus diubah dari model koloni menjadi sistem partal/pastal.
Selanjutnya, pemilik kandang harus menyesuaikan kapasitas jumlah ayam agar tidak melebihi izin yang diberikan.
Luluk memastikan akan ada sanksi berupa pencabutan izin terhadap pemilik kandang jika kesepakatan tersebut tidak dipenuhi selama batas waktu yang ditetapkan. “Ini kalau misalnya dengan konstruksi yang baru itu sudah diganti tapi masih menimbulkan keresahan warga dan masih polusi, ya nanti akan dilakukan pencabutan izinnya,” ungkapnya. (has/kun)
