HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri. Lantas, kapan Gibran resmi mengundurkan diri?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan Gibran untuk mundur disampaikan langsung kepada Prabowo dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran, tetapi memberikan sejumlah masukan terkait situasi politik dan persoalan hukum yang sedang dihadapi Wakil Presiden.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Di sisi lain, seorang petinggi negara yang mengetahui pembicaraan antara Prabowo dan Gibran mengungkapkan pesan yang disebut disampaikan Presiden dalam pertemuan tersebut.
Menurut sumber tersebut, Prabowo mempersilakan Gibran mengambil keputusan mundur apabila putusan MA dan MK terkait polemik dokumen pendidikannya dinilai sudah memiliki kekuatan yang cukup.
“Sarannya kalau memang putusan MK dan MA sudah kuat, ya mundur saja,” ujar sumber tersebut menirukan pesan Prabowo kepada Gibran.
Meski niat pengunduran diri telah disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden, hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan langsung dari Gibran mengenai kapan keputusan tersebut akan direalisasikan.
Jika benar-benar ingin mengakhiri masa jabatannya, Gibran harus menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada DPR agar dapat diproses sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Selanjutnya, DPR akan membahas persoalan tersebut melalui rapat paripurna untuk memberikan respons terhadap pengunduran diri Wakil Presiden.
Apabila pengunduran diri diproses sesuai ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada DPR guna mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran. (*)
