Gibran Mau Buktikan Ijazah Lewat PTUN, PDIP: Tidak Masuk Akal, Mau Gugat Siapa?

disway.id
1 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak masuk akal.

"Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," kata Deddy kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

Deddy mempertanyakan relevansi PTUN untuk membuktikan keaslian ijazah atau surat keterangan (suket) pendidikan Gibran.

Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi," kata Deddy.

BACA JUGA:Gibran Mundur! Jabatan Wapres Kosong Sebelum 2029, Siapa yang Berhak Menggantikannya? Ini Aturan UUD 1945

Dia juga menyinggung perkara terkait suket yang sebelumnya sempat disidangkan di PTUN. Menurut Deddy, perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya pihak penggugat mencabut gugatan tersebut.

"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujarnya.

Deddy juga menilai kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia.

BACA JUGA:Gibran dan Prabowo Masih Terlihat 'Mesra' di Tengah Rencana Pengunduran Diri Wapres

Namun, menurut dia, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kementerian Pendidikan maupun pihak Gibran.

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran," katanya.

Dia pun menduga langkah yang ditempuh pihak Gibran tersebut sebagai upaya untuk mengulur waktu.

"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkas Deddy. (*)

 


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Arab Saudi Percepat Persiapan Haji 2027, Kontrak dan Visa Jemaah Diminta Rampung Sebelum 1 Syawal
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Kejagung Jerat PT BSJ Milik Raja Nikel Arif Kurniawan sebagai Tersangka Korporasi
• 4 jam lalurctiplus.com
thumb
Demo Hari Pahlawan di Makassar, Ribuan Personel Gabungan Bersiap Amankan Lokasi
• 6 jam laluharianfajar
thumb
Kesulitan Meningkatkan Produksi, Boeing Bakal Pangkas 5 Persen Karyawan Divisi Pesawat Komersial 
• 10 jam laluidxchannel.com
thumb
Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini, Polisi Catat Ada 74 Aksi Penyampaian Aspirasi
• 8 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.