Jeddah, VIVA- Perwakilan dari 76 negara menggelar pertemuan berkala dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah. Pertemuan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan para kepala Kantor Urusan Haji (KUH).
Dalam pertemuan Al-Rabiah memaparkan lima agenda prioritas pada musim haji mendatang. Penekanan terutama terhadap kedisiplinan jadwal dan percepatan persiapan operasional.
Kantor urusan haji masing-masing negara didesak mempercepat penyelesaian kontrak layanan serta penerbitan visa sebelum tenggat waktu resmi pada 1 Syawal mendatang - yang diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027.
Dalam pertemuan, negara-negara mitra juga diminta untuk segera menjalin kesepakatan kerja sama awal dengan pihak maskapai serta mendaftarkan seluruh kontrak kerja sama yang dilakukan melalui sistem elektronik resmi.Al-Rabiah menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan para jemaah merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.
Pemeriksaan medis secara ketat dan menyeluruh bagi calon jemaah sebelum meninggalkan negara asal juga wajib dilakukan. Pemenuhan seluruh kewajiban vaksinasi yang dipersyaratkan, serta kepatuhan penuh terhadap standar kesehatan yang telah ditetapkan.
Setiap jemaah senantiasa wajib membawa kartu Nusuk mereka agar dapat memperlihatkan kartu tersebut jika diminta.Kartu tersebut berfungsi untuk memverifikasi identitas jemaah, mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan, sekaligus mengatur izin masuk ke sejumlah lokasi yang membutuhkan verifikasi ketat sesuai ketentuan otoritas setempat.
Pertemuan antara menteri Saudi dengan perwakilan negara-negara pengirim jemaah haji tersebut digelar di sela-sela perhelatan 6th Hajj Conference and Exhibition yang diselenggarakan di Jeddah Superdome pada 8-11 November dengan tema "From Makkah to the World".
Konferensi dan pameran layanan haji itu diselenggarakan dengan dukungan Penjaga Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Forum tersebut melibatkan lebih dari 520 entitas dari sektor pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba dengan partisipasi lebih dari 150 negara.
