JAKARTA, KOMPAS - Partai Golkar melayangkan somasi pada mereka yang menuding keterlibatan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, dalam dugaan penyadapadan Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lainnya. Setelah somasi terbuka disampaikan, para tertuduh diminta klarifikasi dan meminta maaf dalam tiga hari ke depan. Jika tidak, jalur hukum bakal ditempuh.
Mereka yang tertuduh adalah Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Adapun somasi terbuka disampaikan oleh Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar yang mewakili Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Jadi, hari ini, kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu, belum tentu benar,” kata Koordinator Pengurus Pusat Bakumham Partai Golkar Muhammad Sabilqalli.
Mereka menuntut Said Didu dan Sri Radjasa Chandra mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan mereka yang menuding keterlibatan Bahlil dalam kasus dugaan penyadapan Prabowo pada unggahan siniar Forum Keadilan TV di Youtube yang berjudul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril ?". Siniar itu diunggah pada 5 November 2026.
Selain itu, mereka menuntut agar unggahan konten tersebut dihapus dan tidak disebarluaskan lagi.
Bakumham menilai, hadirnya video tersebut telah menyebarkan rumor keterlibatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Rumor itu dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan hoaks atas Bahlil.
Somasi ini juga tindak lanjut atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Golkar, di Maluku, Sabtu (7/11/2026).
Didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umumnya, Bahlil menampik rumor keterlibatan dalam polemik penyadapan. Ia mengaku akan melayangkan somasi jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan.
“Tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya, sering pakai kacamata orangnya di podcast. Saya bilang, kalau memang itu diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum karena ini berbahaya,” kata Bahlil.
Juru Bicara Bakumham Partai Golkar Derek Loupatty menjabarkan poin-poin yang dipermasalahkan dalam unggahan tersebut. Hal itu terdiri dari tudingan keterlibatan Bahlil dalam skandal penyadapan Presiden, mengikuti rapat dengan para jenderal kepolisian sebelum penangkapan oleh Polri, dan tuduhan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan.
Bakumham menilai, para tertuduh telah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, dan menyerang martabat Bahlil. Hal itu berpotensi untuk merusak stabilitas kondisi politik nasional di tengah isu yang ada. Terkhusus, kepercayaan publik pada Partai Golkar.
“Selain itu juga telah meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia yang berdampak pada sikap antipati masyarakat terhadap Partai Golkar, terutama klien kami selaku Ketua Umum Partai Golkar Mandataris Munas,” kata Derek.
Atas dasar itu, Derek menyertakan beberapa opsi potensi pasal pelanggaran yang telah dilakukan tertuduh. Salah satunya Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP mengenai pidana karena fitnah dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun.
Lebih lanjut, Derek menjelaskan, awalnya Bakumham Partai Golkar ingin melaporkan para tertuduh ke polisi dengan membuat Laporan Polisi (LP). Rencana pelaporan oleh DPP Partai Golkar itu dijadwalkan di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Namun, acara tersebut dibatalkan.
Derek membenarkan pembatalan rencana itu. Sebab, Bahlil meminta Bakumham Golkar untuk melakukan somasi terlebih dahulu.
Seluruh tuntutan dalam somasi diminta dipenuhi oleh Said Didu dan Sri Radjasa maksimal pada 13 November 2026. Jika tidak diindahkan, tim Bakumham Golkar bakal menempuh jalur hukum.
Kompas telah mencoba menghubungi Said Didu terkait somasi tersebut. Namun, hingga berita ini terbit, Said belum bisa dihubungi.
