Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyebut putusan tersebut bukan sekadar kepentingan kontestan pemilu.
Dilihat dari salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan pilpres belaka, tapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
"Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekedar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat," ujar MA.
(haf/imk)
