YOGYAKARTA -- Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggeruduk Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka datang membawa sederet tuntutan, mulai dari maraknya premanisme, upah murah, kriminalisasi massa aksi, hingga persoalan tambang ilegal yang dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah.
Bahkan, massa turut melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Pantauan Republika di lokasi, berbagai spanduk dan poster bernada kritik dibentangkan sepanjang aksi. Beberapa di antaranya bertuliskan "Rezim Binatang", "Waspada Biang KKN", "Mana Janji Prioritas Sektor Pendidikannya Pak!!!" "The Power of The People is Greater Than The People in Power" hingga "Kabinet Lebih Gemuk daripada UMR-ku".
Baca Juga
Seswapres Ditolak Massa Pendemo Kantor Gibran
Polda DIY Proses Hukum Aksi Demo Anarkis di Malioboro
Demo Desak Gibran Dimakzulkan Ini Respons Puan dan Surya Paloh
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, mengatakan kedatangan mereka merupakan upaya mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi termasuk di Yogyakarta. Tak sekadar menyampaikan aspirasi di depan kantor gubernur, massa juga berupaya masuk ke Kompleks Kepatihan untuk menemui langsung Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, karena tidak dapat masuk, mereka akhirnya menempelkan spanduk tuntutan di gerbang keluar kantor gubernur. "Kami di sini Aliansi Jogja Memanggil datang ke Gubernur itu sesuai dengan kesepakatan kami bahwa kami menuntut ada beberapa poin kasus-kasus di Yogyakarta harus segera diselesaikan," ujarnya saat diwawancara di sela-sela aksi, Selasa (10/11/2026). .rec-desc {padding: 7px !important;}
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggeruduk Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). - (Republika/ Wulan Intandari)
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah praktik premanisme. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan justru terkesan dibiarkan oleh pemerintah. "Kami melihat pemerintah Yogyakarta itu sendiri dan bahkan Indonesia kelihatan memelihara dan membiarkan premanisme ini merajalela di sektor-sektor sipil rakyat yang lain," ujar Agof. Aliansi mendesak pemerintah menghapus regulasi yang dinilai melindungi praktik premanisme sekaligus memberantas kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menambahkan praktik premanisme menjadi ironi bagi Yogyakarta yang selama ini dikenal memiliki indeks demokrasi tinggi. Menurutnya, ruang demokrasi di Yogyakarta masih menghadapi ancaman pembungkaman, baik yang diduga dilakukan aparat kepolisian maupun kelompok preman.
Ia menyinggung peristiwa dalam rangkaian demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober lalu. Saat itu, menurutnya, terdapat orang-orang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro. "Padahal Jogja kan secara indeks demokrasi di Indonesia itu daerah nomor satu. Tapi secara praktik di Jogja sendiri, pembungkaman ruang demokrasi itu masih terjadi," katanya.
