JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut, tidak ada gunanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, perkara tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan langkah tersebut tidak akan berguna karena substansi perkara sudah diputus MA.
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Yusril menambahkan, pembuktian mengenai keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan. Sementara itu, jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikannya melalui media sosial.
