Deddy Yevri Sitorus Ketua DPP PDI Perjuangan melontarkan kritik keras terhadap langkah pihak Gibran yang disebut hendak membawa persoalan surat keterangan (suket) dan keaslian ijazah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Deddy mempertanyakan relevansi PTUN dalam persoalan tersebut. Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena kedua lembaga tersebut berada dalam ranah peradilan yang berbeda.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi,” tegas Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan surat keterangan (suket) sebelumnya pernah dibawa ke persidangan PTUN. Namun, menurut Deddy, perwakilan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya pihak penggugat mencabut gugatannya.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN. Tetapi, perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Deddy menilai langkah pihak Gibran yang ingin membuktikan kebenaran suket maupun keaslian ijazah melalui PTUN justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ia mempertanyakan objek gugatan yang hendak diajukan, termasuk pihak yang akan digugat dan keputusan administratif apa yang sebenarnya dipersoalkan.
“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” ujarnya.
Lebih jauh, Deddy menyebut kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebenarnya telah tersedia. Namun, menurut dia, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas maupun pihak Gibran.
“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian, tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran,” katanya.
Deddy pun menduga langkah membawa persoalan tersebut ke PTUN hanya menjadi cara untuk mengulur waktu, alih-alih menjawab substansi persoalan yang selama ini dipertanyakan publik.
“Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkas Deddy. (faz/ipg)
