Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setingkat SMA di luar negeri.
Hal tersebut tertera dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, Selasa (10/11/2026), MA awalnya menyatakan judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum saat mengadili gugatan yang diajukan Subhan tersebut.
MA menyebut PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang terjadi. MA menyebut pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan Pilpres belaka, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
MA lalu menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada intinya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah SMA yang dijadikan dasar penerbitan suket penyetaraan SMA Gibran. MA kemudian menyatakan tidak ada bukti Gibran punya ijazah setara SMA dari luar negeri.
(haf/imk)
