Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan tiga surat imbauan untuk mengantisipasi ancaman serangan hacker yang menyasar infrastruktur digital pemerintah. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya aktivitas percobaan serangan siber ke Indonesia yang mencapai 2,2 juta dalam 24 jam terakhir berdasarkan data dashboard FortiGuard Labs.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Aries Kusdaryono mengatakan, tiga surat imbauan itu diterbitkan oleh Ditjen Teknologi Pemerintah Digital pada 9 November sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November.
Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.
Imbauan itu mencakup penguatan pengamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, serta kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries dalam keterangan resmi, Selasa (10/11).
Komdigi juga telah berkoordinasi dengan BSSN sebagai langkah kewaspadaan dan mitigasi risiko terhadap ancaman serangan tersebut.
Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Informasi dugaan serangan sebelumnya beredar di media sosial dan disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Meski demikian, BSSN mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai. Di antaranya serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, serta phishing dan penyebaran informasi palsu.
Komdigi meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan dengan baik.
Percobaan Serangan Hacker ke Indonesia Capai 2,2 Juta dalam 24 Jam
Berdasarkan data dashboard FortiGuard Labs pada Selasa (10/11) pukul 07.30, terdapat 2,2 juta percobaan serangan hacker yang menyasar Indonesia dalam 24 jam terakhir. Jumlah ini setara dengan rata-rata 26 percobaan serangan per detik dan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
Sektor keuangan menjadi sasaran utama dengan sekitar satu juta serangan siber dalam periode tersebut.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan instansi masih menunggu arahan lebih lanjut dari BSSN terkait ancaman serangan siber global, terutama yang menyasar sektor keuangan.
“Komdigi mengambil langkah-langkah bersama dengan ekosistem untuk mengantisipasi serangan siber ini. Namun demikian, kita menunggu juga arahan dari BSSN apa yang harus kita lakukan,” kata Nezar kepada media di Jakarta, Selasa (10/11).
Nezar juga menyoroti perkembangan serangan siber menggunakan agen kecerdasan buatan atau agentic AI. Menurut dia, model serangan tersebut merupakan hal baru yang perlu diantisipasi karena memiliki kemampuan mengambil keputusan secara mandiri melalui otomatisasi.
Komdigi mendapat informasi bahwa BSSN telah melakukan langkah antisipasi dan simulasi untuk memperkuat infrastruktur digital nasional dalam menghadapi ancaman serangan berbasis agentic AI.
Nezar mengatakan penerapan teknologi itu membutuhkan pendekatan manajemen risiko tersendiri, salah satunya melalui mekanisme sandboxing.
“Ini suatu hal yang baru dan butuh risk management sendiri. Terutama layanan-layanan di sektor strategis, terutama di sektor yang risikonya tinggi. Seperti layanan keuangan, kesehatan, bahkan riset-riset strategis,” ujarnya.
Ancaman serangan hacker terhadap lembaga keuangan juga terjadi di sejumlah negara. Di Korea Selatan, serangan yang diduga menggunakan AI mengakibatkan kebocoran 437.000 data nasabah. Menurut kantor berita Yonhap, sejumlah bank besar yang terdampak antara lain Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, dan Woori Bank.
Sementara itu, Juru Bicara BSSN Prabaswari mengatakan instansinya telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi ancaman siber.
BSSN juga telah mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman siber kepada TTIS organisasi di sektor keuangan yang berpotensi terdampak, serta 38 notifikasi kepada TTIS sektor keuangan sepanjang 2026.
Selain itu, BSSN telah menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan atau security advisory sepanjang tahun terkait ancaman siber global, termasuk perkembangan ancaman berbasis AI.
96,7% Server Pemerintah Dinilai Rentan PHP2SHELL
Ancaman terhadap infrastruktur digital pemerintah juga perlu diwaspadai karena masih banyak server yang terdeteksi menggunakan perangkat lunak dengan dukungan keamanan yang telah berakhir.
PT Vaksincom mengungkapkan sebanyak 96,7% server pemerintah yang terdeteksi menggunakan PHP masih menjalankan versi End of Life (EOL). Versi ini tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi dari pengembang PHP, sehingga berpotensi lebih rentan terhadap serangan hacker.
Temuan itu berdasarkan pemindaian internet terhadap server di Indonesia per 23 Oktober 2026.
Pada sektor pemerintahan dengan domain .go.id, Vaksincom mendeteksi 2.072 host. Dari jumlah ini, sebanyak 1.677 versi PHP berhasil terbaca. Sebanyak 1.621 kecocokan versi atau 96,7% di antaranya menggunakan PHP EOL.
Vaksincom juga memetakan paparan celah keamanan kritis PHP2Shell yang memungkinkan peretas mengambil alih server PHP melalui eksekusi kode jarak jauh atau remote code execution (RCE), tanpa memerlukan autentikasi atau login sebelumnya.
Secara keseluruhan, dari 99.896 kecocokan versi PHP yang terdeteksi, sebanyak 69.546 atau 69,6% menggunakan versi EOL. Sementara itu, server yang terdeteksi telah menerapkan patch perbaikan baru mencapai 226 kecocokan atau 0,2%.
Versi PHP yang paling banyak ditemukan pada server pemerintah dan perusahaan adalah PHP 5.6.40. Dukungan keamanan resmi untuk versi tersebut telah dihentikan sejak akhir 2018.
Vaksincom menyebut salah satu tantangan untuk memperbarui PHP adalah kompatibilitas aplikasi lama atau legacy system. Aplikasi tersebut membutuhkan perombakan kode agar dapat berjalan di lingkungan PHP 8 yang lebih modern.
Untuk mengurangi risiko, Vaksincom merekomendasikan administrator teknologi informasi melakukan audit terhadap seluruh versi PHP pada server organisasi, termasuk server intranet. Pengelola juga disarankan memperbarui perangkat lunak, membatasi paparan server publik menggunakan Web Application Firewall (WAF) atau VPN, serta menonaktifkan layanan yang tidak kritis.
Vaksincom menegaskan bahwa data tersebut merupakan hasil pemindaian server publik dan dihitung berdasarkan kecocokan versi layanan web aktif. Temuan penggunaan PHP EOL tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh server ini telah diretas.
Di tengah berbagai potensi ancaman tersebut, Komdigi juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap email, pesan, dan tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Masyarakat diimbau tidak membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.
Apabila menemukan indikasi serangan hacker atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].
