Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Salah satu tokoh yang menerima gelar tersebut adalah Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
Selain Margono, ada 18 tokoh lainnya juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Mereka di antaranya Jenderal Hoegeng, AM Sangadji, Kiai Modjo, hingga Frans Seda.
Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikusumo telah diajukan sejak Maret 2025. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah hingga diterima Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Margono dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Namanya lekat dengan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI). Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama dan menjadi salah satu tokoh yang menginisiasi penggunaan hak angket DPR pada era 1950-an.
Berikut profil Margono Djojohadikoesoemo, kakek Presiden Prabowo Subianto yang kini dianugerahi gelar Pahlawan Nasional:
Latar Belakang dan Pendidikan
Dikutip dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Raden Mas Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Dia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kuat dalam lingkungan pemerintahan tradisional. Ayahnya merupakan seorang asisten wedana di Banyumas.
Margono juga memiliki garis keturunan yang terhubung dengan Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda.
Pendidikan dasarnya ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas, sekolah dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dia tercatat menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada 1900 hingga 1907.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Margono dipercaya menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan. Dia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama.
Posisi tersebut menjadi salah satu peran penting Margono dalam membantu membangun sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
