PADANG, KOMPAS — Masyarakat Nagari Kasang menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang yang membatalkan izin tambang andesit PT Dayan Bumi Artha yang diterbitkan Gubernur Sumatera Barat. Pemprov Sumbar belum mengambil sikap atas putusan itu, sedangkan perusahaan akan mengajukan banding.
“Putusan PTUN Padang membatalkan izin tambang PT Dayan disambut gembira oleh masyarakat Nagari Kasang,” kata Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kasang, Bayu Permana Datuak Tan Marajo, ketika dihubungi dari Padang, Selasa (10/11/2026).
Putusan PTUN Padang terhadap perkara nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG dibacakan majelis hakim secara elektronik melalui e-Court pada Jumat (6/11/2026). Majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian.
“Menyatakan batal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 31102302742570007 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Atas Nama Pelaku Usaha PT. Dayan Bumi Artha tanggal 1 Januari 2026 yang Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Gubernur Sumatera Barat beserta lampirannya,” kata majelis hakim dikutip dari laman sipp.ptun-padang.go.id.
Majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin: 31102302742570007 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Atas Nama Pelaku Usaha PT. Dayan Bumi Artha tanggal 1 Januari 2026 yang Diterbitkan Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Gubernur Sumatera Barat beserta lampirannya.
Kemudian, majelis hakim menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Majelis hakim juga menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 303.000.
Sebelumnya, dalam putusan sela 6 November 2026, majelis hakim juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa. Melalui penetapan itu, tergugat diwajibkan menunda pelaksanaan izin pertambangan PT Dayan Bumi Artha selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berlangsung hingga terdapat putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Izin tambang andesit PT Dayan Bumi Artha (DBA) itu digugat oleh masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, ke PTUN Padang pada 27 April 2026. Adapun yang jadi tergugat adalah Gubernur Sumbar. PT DBA kemudian ditetapkan pengadilan sebagai tergugat II intervensi.
Datuak Tan Marajo melanjutkan, masyarakat Nagari Kasang berharap Gubernur Sumbar tidak mengambil langkah banding atas putusan tersebut. Putusan PTUN membuktikan bahwa perizinan tambang itu memang bermasalah.
“Kami berharap gubernur berpihak kembali kepada masyarakat. Segera cabut izin tambang PT DBA dan meminta perusahaan memulihkan kembali kondisi lingkungan,” ujarnya.
Izin operasi produksi tambang andesit PT DBA yang terbit pada 31 Desember 2025—sebulan seusai bencana Sumatera—itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebab, lokasi tambang seluas 8 hektar itu merupakan kawasan rawan bencana dan dekat dengan areal lahan pertanian produktif milik masyarakat.
Menurut Datuak Tan Marajo, kekhawatiran masyarakat sangat beralasan. Saat bencana Sumatera tahun lalu, longsor menewaskan dua warga dan melukai empat warga di Nagari Kasang serta banjir merendam perumahan Kasai.
Presiden Prabowo Subianto pun sempat mengunjungi posko pengungsian menghibur korban di Nagari Kasang pada 1 Desember 2025.
Pada 2016, tambah Datuak Tan Marajo, Nagari Kasang juga dilanda banjir bandang dan sempat dikunjungi pula oleh Presiden Joko Widodo.
“Kini dengan dimulainya musim hujan, masyarakat was-was akan kembali terjadi bencana. Tidak ada tambang saja, daerah kami rawan bencana. Apalagi dengan adanya tambang, risiko bencana semakin tinggi,” ujar Datuak Tan Marajo.
Datuak Tan Marajo menambahkan, setelah terbitnya putusan PTUN Padang, aktivitas tambang itu berhenti sementara. “Hari Selasa ini, aktivitas tidak ada. Alat (berat) tidak ada, mobil (dump truck) pun tidak ada. Sudah keluar seluruhnya,” katanya.
Meski demikian, masyarakat berharap aktivitas tambang itu tetap dihentikan sesuai putusan sela dari PTUN Padang. Datuak Tan Marajo meminta Pemprov Sumbar menekankan kepada perusahaan agar menghormati dan mematuhi putusan tersebut.
Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar, Masheri Yanda Boy mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap atas putusan PTUN Padang yang membatalkan izin tambang PT DBA. Pemprov masih mengkaji beberapa hal sebelum memutuskan menerima atau mengajukan banding atas putusan itu.
Boy menyebut, putusan PTUN Padang baru bisa ia akses pada Minggu (8/11/2026) malam karena laman e-Court eror. Isi putusan itu kemudian dilaporkan ke pimpinan pada Senin (9/11/2026) kemarin. Biro hukum masih menunggu tindak lanjut dari pimpinan.
“Kami sebagai kuasa belum dapat bersikap,” katanya.
Sembari menunggu arahan dari pimpinan, Boy mengatakan, segera mengadakan rapat dengan dinas terkait, seperti DPMPTSP, dinas ESDM, dan dinas lingkungan hidup.
Menurut Boy, pengadilan memberi waktu 14 hari pihaknya sebagai tergugat untuk menentukan sikap sejak putusan dibacakan. “Yang jelas sikap yang akan diambil pemprov adalah terbaik untuk masyarakat, terbaik untuk pemerintah, dan terbaik untuk dunia usaha serta investasi,” ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT DBA, Yandri Eka Putra, mengatakan, pihaknya sebagai tergugat II intervensi akan melakukan banding atas putusan PTUN Padang
Yandri mengklaim, meskipun sebagian gugatan penggugat dikabulkan, majelis hakim PTUN Padang sebenarnya menyatakan penerbitan izin tambang PT DBA sesuai wewenang Gubernur Sumbar. Semua proses penerbitan izin juga sesuai prosedur dan Undang-Undang.
“Tidak ada maladministrasi dalam proses perizinan PT DBA. Semuanya sesuai prosedur,” ujar Yandri.
Meski demikian, Yandri mengakui bahwa kelemahan pihaknya dalam sidang adalah tidak menggunakan saksi ahli. Perusahaan juga tidak menghadirkan saksi dari masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
Dampaknya, majelis hakim, menurut Yandri, banyak mengambil data dari pemberitaan media yang mayoritas membingkai aktivitas perusahaannya merusak alam. “Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim bahwa kekhawatiran itu akan menjadi bencana segala macam,” katanya.
“Hasil kajian yang kami buat bersama tim akademisi dan instansi terkait kurang diperhatikan oleh majelis hakim. Makanya kami dari pihak perusahaan memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,” ujar Yandri.
Adapun Walhi Sumbar yang membantu advokasi masyarakat Nagari Kasang menyatakan, putusan PTUN Padang menjadi tonggak penting perjuangan warga. Putusan ini sekaligus menegaskan, izin usaha tambang yang diterbitkan pemerintah tidak kebal dari pengujian hukum, apalagi jika berpotensi mengancam hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Walhi Sumbar memandang putusan ini bukan sekadar kemenangan di ruang pengadilan, melainkan kemenangan atas perjuangan masyarakat mempertahankan hak hidup, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam.
Menurut Tommy, persoalan tambang di Nagari Kasang tidak bisa dilihat semata-mata sebagai persoalan administrasi perizinan, tetapi juga ada persoalan keselamatan ekologis yang jauh lebih besar dan tidak boleh diabaikan.
Rangkaian bencana ekologis pada akhir November 2025, kata Tommy, semestinya jadi refleksi bagi pemerintah untuk menjadikan kondisi ekologis Sumbar sebagai peringatan serius untuk mengevaluasi seluruh aktivitas dan perizinan pertambangan. Berulangnya bencana menunjukkan pentingnya penilaian risiko menyeluruh.
“Nagari Kasang berada dalam bentang ekologis yang memiliki keterhubungan dengan sistem daerah aliran sungai yang bermuara ke pesisir Sumbar. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi mengubah tutupan lahan, mengganggu fungsi hidrologis, dan merusak ekosistem harus dinilai secara ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Walhi Sumbar pun mendesak agar Gubernur Sumbar berpihak kepada masyarakat dengan tidak mengajukan banding. Kemudian, gubernur mesti menghormati dan melaksanakan putusan PTUN Padang Nomor 21/G/LH/2026/PTUN.PDG, termasuk menjalankan kewajiban pencabutan izin PT DBA.
Walhi Sumbar juga mendesak PT DBA untuk menghormati dan mematuhi penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa serta menghentikan aktivitas yang termasuk dalam pelaksanaan izin yang ditunda selama berlakunya penetapan tersebut.
“Pemprov Sumbar dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan langsung terhadap lokasi tambang, memastikan tidak ada pelanggaran terhadap penetapan pengadilan, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial,” kata Tommy.
Walhi Sumbar mendesak pula agar Pemprov Sumbar mengevaluasi seluruh izin tambang bermasalah, terutama yang merusak lingkungan, meningkatkan risiko bencana, dan mengganggu ruang hidup masyarakat. Pemprov Sumbar juga didesak untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap proses evaluasi kebijakan pertambangan dan pengambilan keputusan.
