Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI dapat berjalan bersamaan dengan upaya hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, saat menanggapi kemungkinan kedua proses tersebut berjalan beriringan.
Ia mengatakan menghormati hak setiap orang untuk mencari keadilan, termasuk apabila Gibran ingin membuktikan berbagai hal yang selama ini dituduhkan kepadanya melalui jalur hukum terkait persoalan ijazah.
Menurut Saan, pimpinan DPR masih memantau perkembangan wacana pengajuan HMP oleh sejumlah anggota DPR dalam satu atau dua hari ke depan.
Baca juga: Istana: Wapres Gibran ajukan niatan untuk mundur kepada Prabowo
Ia memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti hak yang diajukan anggota dengan terlebih dahulu mengkaji argumentasi yang menjadi dasar usulan tersebut.
"Pimpinan akan pelajari, akan kaji semua, pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Saan mengatakan kajian pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran.
Baca juga: Gibran minta kesempatan kepada Presiden buktikan keabsahan ijazah di PTUN
Apabila hasil kajian memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
"Semua akan kita kaji oleh pimpinan, dan nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran mengatakan Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Salah satu saran tersebut adalah agar dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam proses di PTUN.
Baca juga: Wapres Gibran tetap bekerja seperti biasa meski ajukan mundur
Baca juga: Ada isu mundur, Wapres hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan di Istana
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, saat menanggapi kemungkinan kedua proses tersebut berjalan beriringan.
Ia mengatakan menghormati hak setiap orang untuk mencari keadilan, termasuk apabila Gibran ingin membuktikan berbagai hal yang selama ini dituduhkan kepadanya melalui jalur hukum terkait persoalan ijazah.
Menurut Saan, pimpinan DPR masih memantau perkembangan wacana pengajuan HMP oleh sejumlah anggota DPR dalam satu atau dua hari ke depan.
Baca juga: Istana: Wapres Gibran ajukan niatan untuk mundur kepada Prabowo
Ia memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti hak yang diajukan anggota dengan terlebih dahulu mengkaji argumentasi yang menjadi dasar usulan tersebut.
"Pimpinan akan pelajari, akan kaji semua, pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Saan mengatakan kajian pimpinan DPR juga akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran.
Baca juga: Gibran minta kesempatan kepada Presiden buktikan keabsahan ijazah di PTUN
Apabila hasil kajian memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan dibawa ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
"Semua akan kita kaji oleh pimpinan, dan nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, Gibran mengatakan Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Salah satu saran tersebut adalah agar dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam proses di PTUN.
Baca juga: Wapres Gibran tetap bekerja seperti biasa meski ajukan mundur
Baca juga: Ada isu mundur, Wapres hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan di Istana
