Medan (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Insan Cita.
"Penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah," ujar Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan di Medan, Selasa.
Triyoga mengatakan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
Baca juga: LPS catat 14 BPR/BPRS ditutup selama Januari hingga Oktober 2026
Lebih lanjut, penggabungan tersebut merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional.
OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing.
Pihaknya menyatakan, penggabungan tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penggabungan itu, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diproyeksikan memiliki total aset melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Baca juga: OJK restui tiga BPR gabung ke BPR Arthaguna Mandiri
Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Insan Cita.
"Penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah," ujar Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito dalam keterangan di Medan, Selasa.
Triyoga mengatakan, penggabungan kedua BPR Syariah tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
Baca juga: LPS catat 14 BPR/BPRS ditutup selama Januari hingga Oktober 2026
Lebih lanjut, penggabungan tersebut merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional.
OJK juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan berdaya saing.
Pihaknya menyatakan, penggabungan tersebut akan berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui penggabungan itu, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita diproyeksikan memiliki total aset melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Baca juga: OJK restui tiga BPR gabung ke BPR Arthaguna Mandiri
Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR Syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan layanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
OJK terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
