JAKARTA, KOMPAS – Stabilitas politik yang kondusif diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan aktivitas dunia usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat dinamika geopolitik. Kegaduhan politik dikhawatirkan mendorong calon investor menunda realisasi investasi dan membuat pelaku usaha menahan ekspansi, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, Selasa (10/11/2026), mengatakan, stabilitas politik dan makroekonomi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan investor serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dinamika politik merupakan bagian dari proses demokrasi. Sementara perhatian utama dunia usaha adalah memastikan kepastian hukum, kesinambungan kebijakan, dan iklim investasi yang kondusif dapat terus terjaga,” kata Shinta melalui pesan tertulisnya.
Perhatian utama dunia usaha adalah memastikan kepastian hukum, kesinambungan kebijakan, dan iklim investasi yang kondusif dapat terus terjaga.
Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Niat tersebut disampaikan Wapres Gibran dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Gibran juga meminta waktu untuk diberikan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang ia miliki. Pembuktian itu bakal dilakukan dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bagi pelaku usaha dan investor, menurut Shinta, kepastian serta prediktabilitas kebijakan menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan tentu akan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati. Oleh sebab itu, menjaga kepercayaan dunia usaha menjadi penting agar momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara.
“Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, dunia usaha berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan agenda pembangunan ekonomi tetap berjalan secara konsisten,” kata Shinta.
Dengan stabilitas politik dan makroekonomi yang terjaga, dunia usaha berharap Indonesia dapat terus memperkuat kepercayaan investor domestik maupun asing serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Fokus bersama perlu diarahkan pada penguatan daya saing industri, perbaikan iklim berusaha, serta pelaksanaan kebijakan yang memberikan kepastian bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Wakil Ketua Apindo, Sanny Iskandar, mengatakan, keberlanjutan dunia usaha, termasuk investasi baru, membutuhkan stabilitas politik. Belajar dari sejumlah negara, ketidakstabilan politik berisiko berdampak pada ekonomi hingga akhirnya berujung pada masyarakat. Apalagi, masyarakat di Indonesia saat ini masih lemah daya belinya.
“Harapannya, wacana pengunduran diri Wapres Gibran dilakukan konstitusional sehingga menghindari gesekan atau situasi yang tidak diharapkan sehingga dunia usaha hingga masyarakat akan kena dampaknya,” kata Sanny.
Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa waswas.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan, dinamika politik, terutama yang menyangkut isu-isu sensitif, dapat memengaruhi psikologi investor dan pelaku usaha. Kondisi tersebut berisiko memperbesar sikap menunggu dan melihat (wait and see) dalam mengambil keputusan bisnis.
”Di tengah tekanan ekonomi global sebagai dampak geopolitik yang penuh ketidakpastian, kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa waswas,” ujar Sarman, saat dihubungi.
Sarman melanjutkan, penundaan investasi dapat merugikan perekonomian nasional. Padahal, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Stabilitas politik perlu dijaga agar aktivitas dunia usaha tetap produktif dan rencana ekspansi tidak terganggu.
“aktivitas perekonomian yang produktif hanya dapat berkembang apabila didukung situasi politik yang aman dan kondusif serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada dunia usaha. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting agar pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis dan investasi dalam jangka panjang,” katanya.
Sarman mengingatkan, perubahan kebijakan yang terlalu sering dan ketidakpastian politik dapat menimbulkan biaya ekonomi yang besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga masyarakat melalui terbatasnya penciptaan lapangan kerja, melemahnya daya beli, dan tertahannya peningkatan kesejahteraan.
Stabilitas politik di tingkat pusat, menurut Sarman, juga berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah. Sebab, sejumlah kebijakan dan perizinan usaha masih berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, ketidakpastian politik di tingkat nasional berpotensi merembet pada pengambilan keputusan investasi dan aktivitas usaha di daerah.
“Harapan kita pemerintah dan para elite politik dapat membangun budaya politik yang santun dan beretika serta menghindari kegaduhan yang tidak produktif. Kami dari pelaku usaha sebesar apapun dinamika politiknya jika dapat diselesaikan secara damai maka dan demokratis maka perekpnomian kita akan selalu produktif dan bergairah,” ujarnya.
Menurut Sarman, stabilitas politik menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Target tersebut akan sulit diwujudkan apabila tidak ditopang situasi politik yang stabil dan kondusif serta kepastian kebijakan yang mendukung dunia usaha.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengatakan, wacana pengunduran diri Gibran belum akan secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim usaha di Indonesia.
Namun, ketidakpastian politik berpotensi meningkatkan risiko investasi apabila berkembang menjadi konflik elite berkepanjangan yang menghambat pengambilan keputusan dan mengaburkan arah kebijakan pemerintah.
Pelaku usaha dan investor lebih membutuhkan kepastian regulasi, kesinambungan kebijakan, serta efektivitas pemerintahan dibandingkan sekadar stabilitas figur politik. Selama dinamika politik berlangsung sesuai konstitusi dan penyelenggaraan pemerintahan tetap efektif, dampaknya terhadap perekonomian diperkirakan cenderung terbatas. Investor pada dasarnya lebih mencermati kepastian aturan dan fundamental ekonomi.
Stabilitas ekonomi, ia melanjutkan, bertumpu pada kredibilitas institusi, bukan semata keberadaan figur. Di tengah ketidakpastian global, kegaduhan politik domestik berpotensi menambah premi risiko, menunda investasi, dan meningkatkan biaya pembiayaan.
”Ketidakpastian politik berpotensi menambah premi risiko investasi, menunda keputusan penanaman modal, hingga meningkatkan biaya pembiayaan. Namun, tekanan pasar tidak bisa langsung dikaitkan dengan satu isu politik tanpa bukti,” ujar Rizal.
Kepercayaan investor, masih menurut Rizal, sangat sensitif terhadap ketidakpastian kebijakan dan kualitas institusi. Apabila wacana pengunduran diri tersebut berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berkepanjangan, dampaknya dapat tercermin melalui arus keluar modal asing (capital outflow), tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN), serta tertundanya realisasi investasi.
Kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui pernyataan politik mengenai stabilitas. Pemerintah perlu membuktikannya melalui konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, dan kredibilitas institusi agar pelaku usaha tetap memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi.
Menurut Rizal, sejumlah indikator yang perlu dicermati untuk mengukur dampak ketidakpastian politik tersebut antara lain pergerakan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus modal asing, imbal hasil SBN tenor 10 tahun, serta credit default swap (CDS) Indonesia.
Apabila wacana pengunduran diri tersebut berkembang menjadi konflik kelembagaan yang berkepanjangan, dampaknya dapat tercermin melalui arus keluar modal asing (capital outflow), tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN), serta tertundanya realisasi investasi.
“Sebagai gambaran, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sempat mencapai 7,45 persen pada awal November 2026, sedangkan CDS Indonesia tenor lima tahun berada di sekitar 103,73 basis poin pada Oktober 2026,” uarnya.
Dari sektor riil, kata Rizal, perkembangan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), realisasi investasi, dan indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur juga perlu diperhatikan.
Jika tekanan di pasar keuangan meningkat secara konsisten bersamaan dengan memburuknya ketidakpastian politik domestik, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal bahwa risiko politik mulai memengaruhi persepsi investor dan prospek perekonomian nasional. Namun, pengaruh faktor eksternal tetap perlu diperhitungkan dalam membaca pergerakan indikator tersebut.
