Laporan terbaru Badan khusus PBB yang menangani isu perempuan, UN Women menunjukkan lebih dari 1,5 miliar jiwa atau satu dari setiap tiga perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia tinggal di wilayah yang rentan terhadap dampak iklim. Mereka pun mendapatkan beban yang lebih besar dibandingkan laki-laki.
Dalam skenario terburuk, laporan PBB menyebutkan, terdapat sekitar 141 juta perempuan dan anak perempuan tambahan dapat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari 24 negara, kenaikan suhu rata-rata sebesar 1°C dikaitkan dengan hilangnya pendapatan perempuan sebesar 34% lebih besar dibandingkan laki-laki.
"Hal ini kemungkinan mencerminkan keterbatasan perempuan untuk beralih ke pekerjaan di luar sektor pertanian atau bermigrasi saat terjadi gagal panen," ujar Sima Bahous, Direktur Eksekutif UN Women dalam konferensi pers di rangkain COP 31, Antalya, Turki, Selasa (10/11).
Berdasarkan tren saat ini, menurut dia, dunia menuju pada kenaikan suhu setidaknya 1,8°C, yang akan memicu kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan siklon yang jauh lebih dahsyat. Dampaknya menimbulkan kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan bagi berbagai komunitas dan ekosistem.
Data terbaru dari UN Women menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan di negara-negara yang paling tidak bertanggung jawab atas krisis iklim justru menjadi pihak yang paling terdampak. Perubahan iklim memengaruhi setiap aspek kehidupan mereka, mulai dari ketersediaan pangan hingga kekerasan.
Perubahan iklim juga meningkatkan beban tanggung jawab pengasuhan yang tidak dibayar, seperti tugas mengambil air dan bahan bakar, serta merawat anggota keluarga setelah terjadinya bencana. Dari 1,8 miliar orang yang tidak memiliki akses air di tempat tinggal mereka, perempuan merupakan pihak utama yang bertugas mengambil air di dua pertiga rumah tangga tersebut. Dalam skenario emisi tinggi, waktu yang dihabiskan untuk mengambil air dapat meningkat hingga 30% pada tahun 2050.
PBB mengingatkan, hilangnya mata pencaharian, pengungsian, dan kelangkaan sumber daya akibat perubahan iklim dapat memperparah faktor-faktor pemicu kekerasan berbasis gender yang sudah ada. Di 14 negara, paparan kekeringan ekstrem yang berkepanjangan dikaitkan dengan risiko kekerasan seksual yang 21 persen lebih tinggi terhadap remaja putri dan perempuan muda.
Selama satu dekade terakhir, kemajuan dalam upaya mengurangi pernikahan anak telah meningkat hampir dua kali lipat kecepatannya. Namun, menurut dia, perubahan iklim mengancam untuk membalikkan kemajuan tersebut. Di 24 dari 46 negara yang datanya dapat dipilah berdasarkan paparan terhadap peristiwa yang terjadi secara perlahan (seperti kekeringan berkepanjangan), tingkat pernikahan anak ditemukan lebih tinggi di lingkungan yang lebih kering dibandingkan di lingkungan yang lebih lembap.
Ia juga menyinggung permasalahan teknologi kecerdasan buatan (AI) meningkatkan permintaan energi. Padahal 326 juta perempuan dan anak perempuan masih belum memiliki akses terhadap listrik.
"Perempuan sebagian besar masih tersingkir dari proses pengambilan keputusan terkait iklim; mereka hanya memegang 12 persen portofolio di sektor energi secara global," ujar dia.
Selain itu, menurut catatan PBB, para perempuan pembela lingkungan menghadapi pelecehan, bahkan ancaman kematian, karena berupaya melindungi komunitas dan planet ini.
Negara-negara berkembang hanya menerima kurang dari sepertiga pendanaan iklim yang mereka butuhkan, sedangkan hanya 4% dari Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance) yang berfokus pada iklim memprioritaskan kesetaraan gender.
Padahal, dengan investasi, perempuan dapat mengisi hingga 66% dari lapangan kerja hijau baru, yang berarti penambahan 68 juta pekerjaan bagi perempuan pada tahun 2035.
