Jakarta, VIVA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ingin membuktikan keaslian ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sontak, hal ini langsung dikomentari PDIP melalui Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.
Deddy Sitorus menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak masuk akal.
"Menurut saya, sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," ucap Deddy Sitorus dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Bahkan Deddy Sitorus mempertanyakan relevansi PTUN untuk membuktikan keaslian ijazah maupun surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut dia, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
"PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," ucap Deddy Sitorus.
Deddy Sitorus juga mengungkit perkara sebelumnya terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sempat bergulir di PTUN.
Bahkan Deddy Sitorus menyebut perwakilan Kementerian Pendidikan tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.
"Lagi pula, beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekali pun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujar Deddy Sitorus.
Deddy Sitorus menilai kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak Gibran maupun kementerian terkait.
"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkas Deddy Sitorus.
