Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Hasilnya, sidang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.
Putusan itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
(lir/rfs)
