Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menanggapi keinginan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai Gibran tak memiliki jalur hukum lain untuk keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final.
Advertisement
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril mengatakan, saat ini sudah ada putusan di peradilan tertinggi yakni, MA dan MK terkait ijazah Gibran. Adapun MK menyatakan tak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.
Sementara itu, putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Bahkan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.
"Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.
Yusril menyampaikan putusan MA kemungkinan besar akan berdampak gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta. Hal ini karena objek yang disengketakan sama dengan objek yang diputus oleh MA.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.
