Ahrie Sonta Dipecat Buntut Kasus Penyadapan Presiden, Kadiv Humas: Pemberhentian Tidak dengan Hormat

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan usai sidang etik di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kadivkum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian terkait kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.

Ahrie Sonta dipecat usai menjalani sidang etik di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026). Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyebut Ahrie Sonta terbukti bersalah melanggar kode etik dan Peraturan Polri.

Irjen Johnny menyebut Ahrie Sonta terbukti melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentag Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022.

Baca Juga: Projo Tegaskan Presiden-Wapres Satu Kesatuan: Secara Formal Gibran Belum Ada Pengajuan Mundur

"Polri telah melaksanakan sidang komisi kode etik terhadap terduga pelanggar AS, tentunya Polri menjunjug tinggi prinsip equality before the law," kata Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam.

"Bahwa seluruh anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat atau jabatan. Polri juga memasitkan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal."

Kadiv Humas menambahkan, Ahrie Sonta dinyatakan bersalah usai melalui sidang selama kurang lebih 11 jam. Sidang etik itu disebutnya berlangsung mulai sekitar pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.00 WIB.

Johnny menyatakan Ahrie Sonta terlibat penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Namun, Ahrie disebutnya menyatakan banding atas vonisnya.

"Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, telah menyatakan banding, nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa."

Baca Juga: 12 Isu Strategis yang Jadi Fokus Pengawasan DPR, Kasus Penyadapan Presiden Salah Satunya

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV