Tanjungpinang (ANTARA) - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebut sebanyak 34 SPPG berhenti beroperasi sementara waktu menyusul perubahan sistem administrasi pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN.
"Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top up dana," kata Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi di Tanjungpinang, Selasa.
Kebijakan itu, kata dia, bertujuan agar penggunaan dana di SPPG lebih transparan dan akuntabel dibandingkan sebelum-sebelumnya.
Menurut Rika 34 SPPG berhenti beroperasi untuk sementara itu tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Ia menegaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG tersebut tidak berkaitan dengan pengurangan dana operasional dari BGN.
Baca juga: BGN: Lima SPPG di Pulau Simeulue berhenti layani program MBG
"Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya," ujar dia.
Rika melanjutkan Satgas MBG Kepri terus berkoordinasi dengan BGN Pusat guna mencari solusi supaya 34 SPPG itu dapat beroperasi kembali, karena penghentian operasional itu otomatis berdampak terhadap penerima manfaat MBG.
Dia menyatakan hingga periode Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kepri sudah mencapai 594.278 orang, atau 87,47 persen dari total target sebanyak 679.402 orang.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah menyurati BGN Pusat guna menggesa operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Warga di 3T sangat menantikan MBG. Makanya, kita gesa terus ke BGN agar segera terealisasi," ujar Rika.
Selain itu, Satgas MBG turut mendorong SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk segera melengkapinya, sebagai salah satu syarat utama operasional dapur SPPG.
Saat ini tercatat sebanyak 226 dari 235 dapur SPPG se-Kepri telah mengantongi SLHS, sehingga tersisa 9 SPPG yang belum melengkapi SLHS.
"SPPG bisa di-suspend BGN apabila tidak mengantongi SLHS. Jadi tolong segera dilengkapi bagi yang belum," kata Rika menegaskan.
Baca juga: BGN perkuat perbaikan internal sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK
Baca juga: BGN efisienkan biaya operasional dan skema insentif SPPG
"Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top up dana," kata Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi di Tanjungpinang, Selasa.
Kebijakan itu, kata dia, bertujuan agar penggunaan dana di SPPG lebih transparan dan akuntabel dibandingkan sebelum-sebelumnya.
Menurut Rika 34 SPPG berhenti beroperasi untuk sementara itu tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Ia menegaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG tersebut tidak berkaitan dengan pengurangan dana operasional dari BGN.
Baca juga: BGN: Lima SPPG di Pulau Simeulue berhenti layani program MBG
"Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya," ujar dia.
Rika melanjutkan Satgas MBG Kepri terus berkoordinasi dengan BGN Pusat guna mencari solusi supaya 34 SPPG itu dapat beroperasi kembali, karena penghentian operasional itu otomatis berdampak terhadap penerima manfaat MBG.
Dia menyatakan hingga periode Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kepri sudah mencapai 594.278 orang, atau 87,47 persen dari total target sebanyak 679.402 orang.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah menyurati BGN Pusat guna menggesa operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Warga di 3T sangat menantikan MBG. Makanya, kita gesa terus ke BGN agar segera terealisasi," ujar Rika.
Selain itu, Satgas MBG turut mendorong SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk segera melengkapinya, sebagai salah satu syarat utama operasional dapur SPPG.
Saat ini tercatat sebanyak 226 dari 235 dapur SPPG se-Kepri telah mengantongi SLHS, sehingga tersisa 9 SPPG yang belum melengkapi SLHS.
"SPPG bisa di-suspend BGN apabila tidak mengantongi SLHS. Jadi tolong segera dilengkapi bagi yang belum," kata Rika menegaskan.
Baca juga: BGN perkuat perbaikan internal sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK
Baca juga: BGN efisienkan biaya operasional dan skema insentif SPPG
