Cuti Bersama Tidak Potong Jatah Cuti Tahunan Pekerja, Simak Aturannya

Jakarta: Pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah tidak mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Ketentuan ini memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja agar tetap dapat menikmati hak cuti tahunan tanpa harus mengorbankan jatah istirahat ketika perusahaan menerapkan cuti bersama.

 

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mengatur sejumlah hak pekerja, termasuk ketentuan mengenai waktu istirahat, cuti tahunan, hingga cuti bersama.

 

Ketentuan mengenai cuti bersama secara khusus tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang tertulis, dalam hal perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh.

 

Dengan demikian, pekerja yang mengikuti cuti bersama tidak perlu khawatir jatah cuti tahunannya berkurang. Apabila perusahaan menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah, hari tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.

 

Sementara itu, Pasal 118 ayat (5) dalam UU yang sama juga mengatur bahwa pekerja berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
 

 

Pemerintah telah menetapkan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama untuk 2027 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 18 hari libur nasional dan delapan hari cuti bersama sepanjang tahun depan. Berikut jadwal cuti bersama 2027 yang telah ditetapkan pemerintah:

Ilustrasi. Dok Magnific

 

 

Penetapan jadwal tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat maupun dunia usaha dalam menyusun agenda kegiatan sepanjang 2027.

 

Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, pekerja kini memiliki kepastian lebih kuat terkait pemenuhan hak cuti tahunannya. Perusahaan juga perlu menyesuaikan penerapan kebijakan cuti bersama agar sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Tiaranissa Juliansyah)