Pantau - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saran Presiden Prabowo muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran.
Gibran menjelaskan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas sejumlah persoalan, termasuk langkah hukum yang dapat ditempuh terkait surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku menerima sejumlah saran dan masukan dari Presiden Prabowo mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan tersebut.
Gibran Ungkap Kedekatan dengan Prabowo dan Saran Menempuh Jalur HukumGibran mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto telah terjalin sangat dekat, bahkan diibaratkan seperti hubungan antara ayah dan anak.
Kedekatan tersebut membuat keduanya dapat membicarakan berbagai persoalan, termasuk dinamika hukum yang tengah dihadapi Gibran.
Menurut Gibran, salah satu masukan yang disampaikan Presiden Prabowo adalah agar persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tetap diperjuangkan melalui jalur hukum.
Prabowo menyarankan agar Gibran melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk membahas kemungkinan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.
Gibran juga menyatakan bahwa dirinya menghormati seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang terkait persoalan surat keterangan ijazahnya.
Ia mengaku terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang disampaikan publik mengenai dinamika tersebut.
Meski demikian, Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak menginginkan persoalan hukum tersebut berkembang menjadi perdebatan politik yang berlangsung berkepanjangan.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.
Gibran Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk Mengajukan PK Secara LangsungPersoalan tersebut bermula dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Putusan itu berkaitan dengan perkara sengketa tata usaha negara yang melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kementerian yang menjadi pihak dalam perkara tersebut kini telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam perkara yang diputus Mahkamah Agung, Gibran bukan merupakan pihak yang secara langsung berperkara.
Karena tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan peninjauan kembali secara langsung.
Kondisi tersebut menjadi alasan saran Presiden Prabowo diarahkan pada koordinasi dengan Kemendikdasmen sebagai kementerian yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Koordinasi itu dimaksudkan untuk membahas kemungkinan pengajuan PK melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Meski demikian, belum ada kepastian mengenai pengajuan PK oleh Kemendikdasmen terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut.
Mensesneg Ungkap Gibran Sempat Sampaikan Niat Mengundurkan DiriDi tengah persoalan hukum tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi.
Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai dinamika yang berkembang, termasuk persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut mengungkap bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo di tengah dinamika persoalan hukum yang sedang berlangsung.
Namun, Prasetyo belum menyampaikan adanya keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, pembicaraan mengenai pengunduran diri tersebut masih sebatas niat yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Sementara itu, Gibran menyatakan menerima saran Presiden Prabowo untuk berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan menempuh langkah hukum melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
Gibran juga menegaskan keinginannya agar persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik politik yang berkepanjangan.
