Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai Selasa, 10 November 2026. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026 dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau jemaah yang masuk dalam alokasi kuota keberangkatan agar segera menyelesaikan pembayaran. Jemaah juga diminta memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, memenuhi persyaratan istitaah kesehatan, serta memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif.
Nurchalis menyampaikan pembukaan pelunasan tersebut di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia menegaskan jemaah yang berhak melunasi perlu mempersiapkan seluruh persyaratan sebelum melakukan pembayaran.
"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," ujar Nurchalis dalam pernyataan resmi dikutip Selasa, 10 November 2026.
Baca Juga :
Dukung Persiapan Jemaah Indonesia, Danantara-BP BUMN Kuatkan Ekosistem HajiSetiap jemaah juga mendapatkan subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata Rp43.817.526,35. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan sebesar Rp3.200.000 untuk setiap jemaah.
Setelah dikurangi subsidi dan dukungan pemerintah, jumlah Bipih yang harus dibayarkan berbeda sesuai embarkasi. Berikut rincian biaya yang perlu disiapkan jemaah:
- Embarkasi Aceh: Rp43.695.779.
- Embarkasi Medan: Rp44.020.279.
- Embarkasi Padang: Rp44.148.779.
- Embarkasi Balikpapan: Rp49.891.779.
- Embarkasi Banjarmasin: Rp50.128.779.
- Embarkasi Lombok: Rp50.366.779.
- Embarkasi Batam: Rp51.531.279.
- Embarkasi Palembang: Rp52.161.279.
- Embarkasi Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779.
- Embarkasi Jakarta: Rp53.543.779.
- Embarkasi Kertajati: Rp55.101.279.
- Embarkasi Makassar: Rp55.428.465.
- Embarkasi Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279.
Baca Juga :
Kembangkan Kawasan Konservasi, Pemkab Bulungan Raih Penghargaan BRINJemaah Haji. Foto: Dok. Kemenag
Syarat Pelunasan Biaya Haji 2027 Jemaah yang akan melunasi Bipih wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kesehatan. Berikut ketentuan yang harus dipenuhi:- Berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
- Berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027.
- Terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Memenuhi persyaratan istitaah kesehatan.
- Belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Baca Juga :
Peringati Hari Pahlawan, Pemkot Pontianak Ziarahi Makam Pejuang LokalJemaah dapat melakukan pembayaran melalui layanan non-teller, seperti anjungan tunai mandiri (ATM) dan mobile banking. Bagi wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan atau banking blankspot, pembayaran bisa dilakukan melalui layanan kas keliling.
Setelah pembayaran berhasil, jemaah wajib melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota sesuai domisili. Bukti pelunasan juga harus diserahkan untuk keperluan proses administrasi selanjutnya.
Nurchalis berharap jemaah yang masuk dalam alokasi kuota tidak menunda pembayaran hingga batas akhir pelunasan. Ia juga meminta jemaah segera melapor setelah transaksi selesai agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan penyusunan kelompok terbang (kloter) dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami berharap seluruh jemaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu," pesan Nurchalis.
Baca Juga :
Seleksi Petugas Haji Jatim 2027 Dibuka, Ini Jadwal dan SyaratnyaPada tahap pertama, pelunasan diperuntukkan bagi jemaah yang telah melunasi biaya haji, tetapi tertunda keberangkatannya, jemaah dalam alokasi kuota tahun berjalan, serta jemaah prioritas lanjut usia (lansia). Sementara itu, tahap kedua dibuka bagi jemaah yang gagal melunasi akibat gangguan sistem, pendamping lansia, jemaah disabilitas beserta pendamping, jemaah yang terpisah mahram atau keluarga, jemaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing KBIHU.
Nurchalis menjelaskan pembagian dua tahap tersebut bertujuan memastikan kuota haji di setiap daerah terserap secara optimal dan transparan. Tahap kedua juga disiapkan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah yang membutuhkan pendampingan atau mengalami kendala saat pembayaran pertama.
"Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal," tambahnya.




