Komjen Pol Rudi Darmoko memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang berujung pada putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan, Selasa (10/11).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut, Rudi bertindak sebagai Ketua Komisi dalam sidang yang berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
“Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi,” kata Isir, Selasa (10/11).
Rudi saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri menggantikan Komjen RZ Panca Putra. Sebelumnya ia merupakan Kapolda Nusa Tenggara Timur.
Dikutip dari Antara, Rudi lahir di Jakarta pada 7 Desember 1971. Ia merupakan putra dari Letkol Inf (Purn) Jumadi, pensiunan TNI yang pernah menjadi pelatih Presiden Prabowo Subianto saat masih berdinas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Rudi bagian dari Akpol 1993. Ia adalah lulusan terbaik dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa.
Berikut riwayat jabatan Rudi:
Kasubbag Jabpamenti pada Bagian Mutasi Jabatan Robinkar SSDM Polri.
Kapolres Cilacap (2010).
Kabagbinkar Biro SDM Polda Metro Jaya (2012).
Dosen Utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri (2014).
Kepala Biro SDM Polda Kalimantan Selatan (2015).
Analis Kebijakan Madya Bidang Pembinaan Karier di SSDM Polri (2016).
Kepala Biro SDM Polda Jawa Tengah (2017).
Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya (2018).
Direktur Program Pascasarjana STIK Lemdiklat Polri (2019).
Wakapolda Sulawesi Utara (2020).
Widyaiswara Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2021).
Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasespim) Lemdiklat Polri (2024).
Kapolda Nusa Tenggara Timur (2025).
Kalemdiklat Polri (2026)
Selain Rudi, terdapat empat pejabat Polri lainnya yang menjadi bagian dari majelis sidang. Berikut susunannya:
Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. – Ketua Komisi.
Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si. – Wakil Ketua Komisi.
Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si. – Anggota Komisi.
Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H. – Anggota Komisi.
Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H. – Anggota Komisi.
Sidang terhadap Ahrie dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 20.10 WIB.
Persidangan tersebut memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Ahrie saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif PTDH. Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut.
Majelis menilai Ahrie terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.
Adapun dalam kasus ini Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
