Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Korupsi diduga terjadi dalam kurun waktu 2013 hingga 2025.
Penetapan tersangka PT BSJ disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Setelah diusut, dugaan korupsi tata kelola nikel di Sultra ini terkait dengan seorang bernama Arif Kurniawan.
PT BSJ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dugaan pertamanya, kesatu primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Kemudian kedua Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Langgar Izin OperasiAnang menjelaskan PT BSJ diduga telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas pertambangan hingga 2025.
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," jelas Anang.
(dek/lir)
