JAKARTA, KOMPAS - Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas putusan itu, Ahrie Sonta menyatakan banding.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan pers, Selasa (10/11/2026), mengatakan, sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie Sonta dimulai pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 20.10 WIB. Sidang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Rudy Darmoko dengan didampingi Irjen Roma Hutajulu, Irjen M Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rakhmad Setyadi.
Johnny menyampaikan, dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan perbuatan Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri. Yang bersangkutan diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk menyadap secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
Atas perbuatannya, Ahrie Sonta disangka melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terkait dengan sangkaan atas dugaan pelanggaran tersebut, secara prinsip dan pembuktian hukum acara kode etik profesi Polri, hal itu terbukti.
Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Dalam putusannya, Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi yang bersifat etika, yakni menyatakan bahwa perilaku Ahrie Sonta dinyatakan sebagai perbuatan tercela. "Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Johnny.
Terhadap putusan itu, kata Johnny, Ahrie Sonta menyatakan banding. Nantinya, upaya banding tersebut akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
Johnny menegaskan, Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasi prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam mengatakan, Kompolnas hadir dalam sidang tersebut untuk memastikan prosedur berjalan dan masing-masing pihak mendapatkan hak yang sama. Kompolnas mencermati sidang yang berupaya mendalami dan menggali beberapa saksi dan bukti yang diajukan.
"Kami melihat bahwa proses tersebut memang menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa memang proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga," kata Anam.
Terkait dengan jalannya sidang tersebut, kata Johnny, beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang merupakan saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Johnny memastikan bahwa proses penyidikan kasus tersebut juga terus berjalan.
Setelah putusan etik dijatuhkan, kata Johnny, salinan putusan akan diberikan kepada yang bersangkutan. Setelah itu, Polri akan membentuk komisi banding. Para tersangka yang lain juga dijadwalkan akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Ahrie Sonta.
Johnny memastikan tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap tersangka lain, termasuk terhadap Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang merupakan seorang perwira tinggi bintang empat. Untuk majelis etik nantinya akan ditentukan oleh Kapolri.
"Karena tadi terduga pelanggar adalah perwira tinggi bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Tapi secara prinsip tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas," tutur Johnny.
