Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) usai terjerat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Polri memastikan tidak ada perlakuan istimewa maupun impunitas terhadap jenderal bintang empat tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir usai putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Isir menanggapi pertanyaan terkait mekanisme persidangan etik bagi Listyo Sigit yang masih berstatus perwira tinggi (pati) bintang empat aktif.
Isir menjelaskan bahwa susunan majelis komisi sidang etik untuk menyidangkan Sigit nantinya akan diputuskan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya.
Isir mencontohkan komposisi pimpinan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta yang berstatus bintang dua dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Karena itu, komposisi majelis untuk Listyo Sigit juga akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
"Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan," tutur Isir.
(ond/rfs)
