Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjelaskan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Sesuai ketentuan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat dari Presiden yang berisi pengajuan dua calon.
Yusril mengatakan, proses tersebut diawali dengan surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada MPR.
Setelah menerima surat itu, MPR akan memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kekosongan jabatan sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, pengunduran diri tersebut perlu disampaikan secara tertulis oleh wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR dapat menggelar sidang untuk menindaklanjuti pengunduran diri dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya dilansir dari Antara.
Meski menjelaskan mekanisme penggantian, Yusril menegaskan hingga saat ini Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Menurut dia, belum ada kekosongan jabatan karena Gibran masih menjalankan tugas-tugasnya.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril menyatakan kedua putusan tersebut tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, dia menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” katanya.
Yusril juga mengungkapkan telah memberikan penjelasan kepada Prabowo Subianto Presiden RI mengenai aspek hukum dan implikasi putusan MA serta MK tersebut.
“Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah,” ujarnya.
Dia meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun proses politik yang dapat berlangsung di DPR dan MPR.
“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” ucap Yusril. (ant/saf/ipg)
