Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menghormati langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).
Saan juga tak mempermasalahkan apabila upaya Gibran menguji keabsahan dokumen tersebut berjalan beriringan dengan proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR terkait polemik ijazah Gibran.
“Ya, kita hormati ya. Hormati hak seseorang ya untuk dalam tanda kutip ya, untuk mencari keadilan ya. Misal Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu misalnya menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya, Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan ya, misalnya PTUN,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
“Bahwa apa yang dimiliki itu mau diuji ya. Istilahnya kita hormati saja. Jadi, pada prinsipnya kita harus menghormati hak dari Mas Gibran untuk melakukan itu,” lanjutnya.
Terkait proses pengujian keabsahan dokumen Gibran bisa berjalan paralel dengan pengajuan HMP oleh anggota DPR, Saan menegaskan tidak ada persoalan dengan hal tersebut.
“Ya, enggak ada masalah,” ujarnya.
Menurut Saan, kedua upaya tersebut memiliki dasar masing-masing. Anggota DPR yang ingin mengajukan HMP memiliki dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sementara itu, Gibran memiliki hak untuk menguji keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
“Ya, enggak ada masalah lah. Menurut saya, kan kita juga pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar. Yang satu kan hanya ingin menguji aja soal keabsahannya. Bahwa tentu ketika seseorang dinyatakan ijazahnya atau apa tidak sesuai, kan pasti ingin melakukan upaya mencari atau pembelaan, dan itu kan hal yang wajar aja,” jelas Saan.
“Hal yang biasa aja dan tentu sekali lagi, kita harus hormati itu semua. Hormati apa yang akan disampaikan oleh Mas Gibran sebagai Wapres, ya kita hormati ya upaya itu,” sambungnya.
Meski demikian, Saan mengatakan hingga pimpinan DPR belum menerima usulan inisiatif HMP dari anggota dewan. Ia juga menyebut belum ada pembicaraan di antara pimpinan DPR mengenai wacana tersebut.
“Belum, belum ada. Sampai hari ini kita belum menerima usulan ya, inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” kata Saan.
“Kita enggak ada pembicaraan di pimpinan dan juga kita belum ada pembicaraan terkait dengan soal HMP di pimpinan. Jadi pimpinan nanti pada prinsipnya pimpinan pertama menunggu, karena itu adalah hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan, mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpelasi, dan lain-lain ya. Tentu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanismenya. Jadi kita tunggu aja besok,” sambungnya.
Saan mengatakan, apabila nantinya ada anggota DPR yang mengajukan HMP dan memenuhi persyaratan, pimpinan akan menindaklanjuti surat tersebut.
“Ya, kita lihat aja. Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan HMP, tentu nanti pimpinan akan ditindaklanjuti. Karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti ya. Tapi keputusannya seperti apa, nanti kita lihat,” tutur Saan.
Terkait kemungkinan pengganti Wakil Presiden, Saan mengatakan hal tersebut masih terlalu dini untuk dibicarakan. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu melihat perkembangan.
“Ah, kita lihat aja perjalanannya. Kita lihat besok satu-dua hari ke depan dari para anggota sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya. Apakah memang sudah memenuhi syarat dan sebagainya, pasti nanti pimpinan akan pelajari ya, akan kaji semua. Pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul mengusulkan yang namanya Hak Menyatakan Pendapat,” jelas Saan.
“Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya. Dan yang kedua, tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya, apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan jumlahnya memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua, sebaran fraksinya seperti apa, itu semua akan kita kaji oleh pimpinan dan nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya, nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus. Nanti tergantung Rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,” sambung dia.
Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11) pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.
“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.
