Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan sidang etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta. Ahrie merupakan salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (10/11).
"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," lanjutnya.
Habiburokhman menyebut skandal penyadapan ini sebagai salah satu catatan terburuk dalam sejarah kepolisian. Penyalahgunaan kewenangan itu tidak hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, tapi juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar.
"Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang," ujarnya.
Maka itu, ia meminta agar tersangka lain juga diperlakukan sama. Mereka yang terbukti bersalah diberikan hukuman setimpal.
"Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," ujarnya.
Sidang Etik Ahrie SontaSidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta digelar pada Selasa (10/11). Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 20.10 WIB.
Persidangan tersebut memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Ahrie saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Majelis kemudian menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan. Ahrie menyatakan banding atas putusan tersebut.
Majelis menilai Ahrie terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.
Adapun dalam kasus ini Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
