Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemecetan terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut sudah tepat.
"Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kombes Ahrie Sonta," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Habiburokhman mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin dan komitmen institusi Polri dalam menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran berat. Habiburokhman mengatakan penyalahgunaan wewenangan mencederai kehormatan Polri.
"Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum," ujarnya.
Waketum Partai Gerindra itu mengatakan kasus penyadapan merupakan salah satu peristiwa kelam. Habiburokhman menegaskan perbuatan itu telah mencoreng sejarah Polri.
"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," ujarnya.
"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampak kerusakannya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar," sambungnya.
Habiburokhman mengatakan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran berat harus diterapkan secara konsisten di lingkungan Polri. Habiburokhman mengatakan tak boleh membedakan pangkat maupun jabatan.
"Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," tuturnya.
Diketahui, Polri menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie Sonta dipecat dari anggota Polri.
"Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujarnya.
"Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," sambung dia.
(amw/rfs)
