Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menuturkan bahwa majelis hakim KKEP dipimpin oleh jenderal bintang tiga.
IDXChannel—Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah selesai melakukan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Hasilnya, Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat (PTDH).
Dari rekaman video yang dilihat, tampak Ahrie Sonta tertunduk selama sidang etik tersebut berlangsung. Adapun sidang etik itu dimulai sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menuturkan bahwa majelis hakim KKEP dipimpin oleh jenderal bintang tiga, dengan wakil anggota jenderal bintang dua.
“Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si,” ucap Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
“Beserta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Dr. Rahmat Setyadi, S.I.K., S.H., M.H.,” sambung dia.
Ahrie Sonta disebut terbukti melanggar Kode Etik karena telah melakukan penyadapan secara ilegal. Perbuatan itu dilakukan oleh Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
"(Ahrie Sonta) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ungkapnya.
Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Berdasarkan hasil persidangan, Isir menyebut Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi etika, yakni perbuatan Ahrie dinyatakan tercela.
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," jelasnya.
(Nadya Kurnia)
