Yusril Beberkan Aturan Pemilihan Wapres jika Gibran Mundur

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengisian posisi wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ketentuan konstitusi mengatur MPR RI akan memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat pengajuan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 10 November 2026.

Yusril menjelaskan proses tersebut diawali dari pernyataan pengunduran diri secara tertulis yang ditujukan kepada MPR. Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menyampaikan kekosongan jabatan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dengan pengajuan nama calon pengganti.

“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril.

Namun, ia menegaskan status posisi wakil presiden saat ini masih dijabat resmi oleh Gibran. Ia menyebut belum ada kekosongan jabatan karena Gibran tetap menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.

Terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril menilai hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan status jabatan saat ini. Namun, ia mencermati pertimbangan MA memuat persoalan serius terkait kehidupan demokrasi nasional.

“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan, apakah berhenti ataukah memang diberhentikan, tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” tutur Yusril.


Gedung DPR/MPR/DPD RI. Foto: Istimewa. 

Yusril menambahkan dirinya telah memberikan penjelasan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai aspek hukum dan implikasi dari putusan lembaga peradilan tersebut. Ia pun mengimbau publik untuk bersabar menunggu perkembangan proses politik di DPR dan MPR.

“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya, saya enggak mau mendahului keadaan,” pungkas Yusril.