JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Di sisi lain, momentum peringatan Hari Pahlawan juga harus menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa tidak boleh berhenti sebagai seremoni dan penghormatan sejarah.
“Nilai kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dengan memperkuat persatuan seluruh elemen bangsa dalam melawan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan kepentingan rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, kepada Okezone, Selasa (10/11/2026).
Pakar Geopolitik ini menegaskan, bahwa salah satu bentuk nyata semangat kepahlawanan pada masa sekarang adalah keberanian membangun persatuan dan kolaborasi dalam menegakkan hukum.
Oleh karena itu, dia mendorong Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatukan kekuatan menghadapi berbagai perkara besar yang belum tuntas dan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.
"Momentum Hari Pahlawan harus kita maknai lebih dalam. Para pahlawan dahulu berjuang dengan persatuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, semangat yang sama harus kita buktikan melalui persatuan dalam menjaga negara, memberantas korupsi, melawan kejahatan ekonomi, dan memastikan kekayaan bangsa tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir orang," ujar Rasminto.
Menurutnya, tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks, mulai dari korupsi, pencucian uang, manipulasi perdagangan internasional, kejahatan sumber daya alam, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan jaringan dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh besar di lembaga hukum.
"Semangat kepahlawanan harus dibuktikan dengan persatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung harus bersatu padu. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum yang profesional, berani, dan tidak pandang bulu siapapun pelakunya termasuk kasus penyadapan yang berpotensi makar," tegasnya.
Rasminto menyebut sedikitnya terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar penegakan hukum nasional yang membutuhkan perhatian serius.
"Salah satunya adalah praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya yang berpotensi menggerus penerimaan negara, pajak, devisa, dan royalti komoditas strategis,"jelasnya.
