Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap sejumlah terduga pelanggar terkait penyadapan presiden. Salah satunya untuk tersangka mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, saat ini para terduga pelanggar masih menjalani pemeriksaan. Sidang etik akan digelar setelah proses tersebut selesai.
“Jadwalnya minggu depan ya nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11).
Isir memastikan seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik. Namun, Polri belum merinci tanggal pelaksanaan sidang masing-masing.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” ujarnya.
Hingga saat ini, Polri telah menggelar sidang etik untuk tersangka Irjen Ahrie sonta. Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Putusan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan saat Ahrie bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, yakni pada periode 2025-2026.
