Penguatan daya saing ekonomi daerah membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan industri, ketenagakerjaan, hingga kualitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung agenda tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung merumuskan 45 rekomendasi kebijakan melalui forum West Java Economic Society (WJES) 2026.
Puluhan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong transformasi menuju pertumbuhan yang inklusif dan berdaya saing.
Sebanyak 45 rekomendasi kebijakan itu merupakan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Penyusunannya juga melibatkan konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat agar gagasan akademis yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dari keseluruhan penelitian tersebut, delapan paper terbaik dipilih untuk dipresentasikan dalam Seminar Nasional WJES 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Forum tahun ini mengangkat tema "Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing".
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengapresiasi penyelenggaraan WJES sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan harus mampu melampaui kajian akademis dan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan," ujar Erwan belum lama ini.
Dia menilai penguatan ekonomi Jawa Barat perlu ditopang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, serta kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan.
Erwan juga menekankan pentingnya memastikan aktivitas investasi memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, masuknya investasi tidak cukup hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan atau kapasitas produksi industri, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar," katanya.
Meski demikian, Erwan mengingatkan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal harus dibarengi peningkatan kompetensi dan keterampilan agar masyarakat mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.
Dia tidak menginginkan adanya tekanan terhadap perusahaan untuk merekrut pekerja yang tidak memiliki kemampuan sesuai kebutuhan operasional. Sebaliknya, masyarakat perlu mempersiapkan diri melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu bersaing secara profesional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan mengatakan, salah satu tantangan struktural ekonomi daerah yang menjadi perhatian dalam WJES 2026 adalah kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi menuntut dunia pendidikan untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor usaha. Salah satu contohnya terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
"Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," kata Junanto.
Menurutnya, kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Jawa Barat.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan 45 rekomendasi kebijakan merupakan langkah untuk memastikan hasil penelitian akademisi memiliki relevansi dengan persoalan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah.
Terlebih, di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah, pemerintah membutuhkan perumusan program yang lebih terarah, tepat sasaran, dan didukung kajian berbasis data.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Belum Kasih Izin Bangun Rumah Baru di Jabar
Baca Juga: Porprov Jabar 2026, Dedi Mulyadi Dorong Perputaran Ekonomi Masyarakat
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dinilai dapat membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
"Rekomendasi yang disampaikan para akademisi diharapkan tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga aplikatif dan memiliki arah kebijakan. Dengan didasarkan pada gagasan dan penelitian, kebijakan yang dihasilkan biasanya lebih kuat," ungkapnya.
Seluruh hasil penelitian dan 45 rekomendasi kebijakan WJES 2026 selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung pemerintah daerah dalam merancang kebijakan ekonomi, memperkuat struktur industri, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
