Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons perubahan skema penyediaan dana pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan, pengusaha kini diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon yang pengelolaannya dilakukan melalui lembaga pemerintah.
Menanggapi aturan itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam meminta pemerintah memastikan skema baru itu tidak tumpang tindih (overlapping) dengan program jaminan atau dana pensiun yang sudah berjalan.
Menurut Bob, pengaturan dana cadangan pesangon juga perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana tersebut.
“Karena nanti generasi sekarang jadi sandwich generation loh. Nanti generasi sekarang ini enggak punya pensiun yang memadai tapi pesangon semua,” kata Bob kepada wartawan ketika ditemui di Gedung Kemenperin, dikutip Selasa (10/11).
Bob menilai pemerintah perlu ada aturan dana cadangan pesangon dengan regulasi lain, terutama Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur program pensiun. Langkah ini demi pengelolaan dana pesangon tidak tumpang tindih dengan skema dana pensiun.
Ia menjelaskan, dana pensiun merupakan akumulasi iuran dalam jangka panjang yang umumnya baru dapat dicairkan ketika pekerja berusia 55 tahun. Sementara itu, pesangon memiliki fungsi berbeda, yakni menjadi bekal bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga memperoleh pekerjaan baru setelah di PHK.
Penguatan Dana Pensiun Dinilai Lebih PentingMeski begitu, Bob menyebut Apindo saat ini masih menyerap masukan dari kalangan dunia usaha dan asosiasi dana pensiun untuk mengharmonisasi penerapan aturan itu.
Bob juga menilai skema perlindungan pekerja di sejumlah negara lebih mengutamakan penguatan dana pensiun dibandingkan pesangon. Sebab, akumulasi dana pensiun dapat menjadi cadangan keuangan yang lebih besar bagi negara.
“Sedangkan pesangon ini kan probability. Bisa iya, bisa enggak gitu loh. Nah, biasanya di negara lain dalam bentuk premi. premi asuransi. Untuk sesuatu yang masih probability kan premi,” ucap Bob.
Berdasarkan Bab XVI tentang Dana Cadangan Pesangon Pasal 253 ayat (1), aturan ini mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
Penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin pemenuhan hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Selanjutnya, Pasal 253 ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, kewajiban penyediaan dana ini tidak berlaku bagi pengusaha pada sektor usaha mikro dan kecil.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, pelanggaran dapat kena sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyediaan dan pengelolaan dana cadangan pesangon akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
