TEL AVIV, KOMPAS.TV - Posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman setelah blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mulai menjajaki kerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang selama ini menjadi sekutu pemerintahannya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Eisenkot membentuk pemerintahan baru setelah menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog pada Minggu (8/11/2026).
Dalam perkembangan terbaru, Eisenkot dan Ketua Partai Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, dilaporkan menyepakati pendekatan kepada dua partai ultra-Ortodoks, yakni United Torah Judaism (UTJ) dan Shas.
Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan keduanya pada Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Sepak Terjang Gadi Eisenkot, Politikus Israel yang Berpotensi Geser Benjamin Netanyahu
Jika berhasil mendapatkan dukungan partai-partai tersebut, Eisenkot berpeluang membentuk koalisi tanpa terlalu bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Langkah ini sekaligus berpotensi melemahkan posisi Netanyahu yang selama ini mengandalkan dukungan kelompok ultra-Ortodoks untuk mempertahankan pemerintahannya.
Sekutu Netanyahu Mulai Didekati OposisiPendekatan terhadap UTJ dan Shas menjadi perubahan strategi penting dalam upaya Eisenkot membentuk pemerintahan baru.
Sebelumnya, partai-partai Arab menjadi salah satu kekuatan yang menawarkan dukungan kepada Eisenkot.
Namun, sejumlah partai dalam blok oposisi menolak bergabung dengan pemerintahan yang bergantung pada dukungan kelompok tersebut.
Liberman kemudian mendorong Eisenkot untuk mengalihkan pendekatan kepada partai-partai ultra-Ortodoks.
Dikutip dari The Times of Israel, Liberman menyampaikan kepada Eisenkot bahwa pemerintahan yang mengandalkan partai-partai Arab justru dapat menguntungkan Netanyahu.
"Netanyahu ingin kita membentuk pemerintahan dengan partai-partai Arab. Itu menguntungkan baginya. Pemerintahan bersama partai-partai Haredi membuatnya tertekan; dia tahu pemerintahan seperti itu bisa bertahan selama empat tahun," demikian pernyataan Liberman sebagaimana dilaporkan Ynet.
Baca Juga: Presiden Israel Tunjuk Gadi Eisenkot Bentuk Koalisi Pemerintahan, Netanyahu Berpotensi Turun Jabatan
Liberman juga dilaporkan meyakinkan Eisenkot bahwa dirinya tidak sedang mengejar jabatan perdana menteri.
"Anda akan menjadi perdana menteri; saya tidak mengincar jabatan itu untuk diri saya sendiri," kata Liberman kepada Channel 13.
Pernyataan tersebut menarik karena selama kampanye, Liberman pernah memosisikan dirinya sebagai kandidat perdana menteri.
Meski dikenal menentang pengaruh politik kelompok ultra-Ortodoks, Liberman kini justru mendorong kerja sama dengan mereka demi membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru.
Persoalan Wajib Militer Jadi PenghambatMeski membuka peluang kerja sama, pembentukan koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks tidak akan mudah.
Eisenkot dan mitra politiknya sebelumnya menjadikan kewajiban dinas militer bagi seluruh warga sebagai salah satu agenda utama kampanye.
Sebaliknya, UTJ dan Shas selama ini memperjuangkan pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks, khususnya pelajar sekolah agama atau yeshiva.
Persoalan tersebut juga menjadi salah satu sumber ketegangan antara UTJ dan Netanyahu.
Baca Juga: Puluhan Ribu Orang Demo di Amsterdam, Desak Pemerintah Belanda Bertindak Tegas terhadap Israel
UTJ merasa kecewa karena Netanyahu tidak berhasil mengesahkan undang-undang yang memberikan pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva.
Situasi itu membuka peluang bagi Eisenkot untuk menawarkan kompromi.
Laporan Channel 12 Israel juga menyebut partai-partai ultra-Ortodoks mempertimbangkan masa transisi selama satu hingga 18 bulan untuk merumuskan kerangka kebijakan wajib militer yang lebih luas.
Selama periode tersebut, penerapan wajib militer, sanksi, maupun penangkapan terhadap warga Haredi yang menghindari wajib militer disebut tidak akan dilakukan secara signifikan.
Namun, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menjadi kesepakatan resmi.
Eisenkot sebelumnya mengakui bahwa pembentukan pemerintahan baru akan membutuhkan kompromi dari seluruh partai yang terlibat.
"Tidak seorang pun dapat memenuhi seluruh janji kampanye yang telah mereka sampaikan, dan kita semua harus berkompromi. Itu juga bagian dari kepemimpinan, yakni mengetahui kapan harus mengambil keputusan dan menentukan prioritas," kata Eisenkot dalam pidatonya.
Netanyahu Berusaha Mempertahankan Sekutu PolitiknyaDi tengah pendekatan oposisi, Netanyahu dilaporkan berupaya mencegah partai-partai ultra-Ortodoks mendukung pemerintahan Eisenkot.
Baca Juga: Pakai Kekerasan! Pemukim Israel Ambil Alih 8 Rumah Warga Palestina | SAPA PAGI
Netanyahu berusaha menemui dua pemimpin spiritual penting dari komunitas ultra-Ortodoks, yakni Rabbi Dov Lando dan Moshe Hillel Hirsch.
Keduanya merupakan tokoh senior dari faksi Lithuania dalam United Torah Judaism.
Namun, upaya pendekatan tersebut dilaporkan tidak mendapat respons positif. Sejumlah pejabat partai ultra-Ortodoks bahkan menggambarkan tekanan dari kantor perdana menteri sebagai tindakan yang berlebihan.
Netanyahu disebut menginginkan UTJ dan Shas menolak pemerintahan Eisenkot, bukan sekadar memilih abstain dalam pemungutan suara.
Laporan yang sama menyebut Netanyahu berharap kegagalan pembentukan pemerintahan baru dapat membawa Israel kembali menggelar pemilu.
Dia disebut memperkirakan pemilu berikutnya bisa memberikan peluang untuk kembali berkuasa sekaligus memenuhi tuntutan partai-partai ultra-Ortodoks.
Ancaman terhadap posisi Netanyahu muncul di tengah belum terbentuknya mayoritas pemerintahan baru di parlemen Israel atau Knesset.
Blok politik yang mendukung Eisenkot terdiri dari 48 anggota parlemen dari partai-partai Yahudi dan 19 anggota dari partai-partai Arab.
Secara keseluruhan, sebanyak 67 anggota Knesset sebelumnya mendukung pemberian mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.
Baca Juga: Dukungan AS untuk Israel Mulai Retak, Trump hingga JD Vance Berubah Sikap?
Sementara itu, Netanyahu dilaporkan memiliki dukungan 46 anggota parlemen. Adapun Partai Likud yang dipimpinnya tetap menjadi partai terbesar dengan 27 kursi.
Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, diperlukan dukungan sedikitnya 61 dari 120 anggota Knesset.
Dukungan UTJ dan Shas dapat menjadi faktor penentu dalam negosiasi pembentukan koalisi.
Namun, dukungan terhadap pemberian mandat kepada Eisenkot tidak otomatis berarti seluruh anggota parlemen tersebut akan mendukung kabinet yang dibentuknya.
Oposisi Juga Incar Posisi Ketua KnessetSelain berupaya mengambil alih pemerintahan, blok oposisi juga mempertimbangkan pergantian Ketua Knesset Amir Ohana yang merupakan sekutu Netanyahu.
Dalam pertemuan Eisenkot dan Liberman, keduanya dilaporkan menyepakati bahwa posisi Ketua Knesset berikutnya sebaiknya berasal dari Partai Yashar pimpinan Eisenkot.
Eisenkot sendiri berpeluang menduduki posisi tersebut untuk sementara waktu selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung.
Penguasaan posisi Ketua Knesset dan komite-komite parlemen dapat memberikan kesempatan kepada oposisi untuk mendorong sejumlah rancangan undang-undang yang sebelumnya terhambat.
Baca Juga: Bantuan Trump untuk Israel Jadi Sasaran Kritik Demokrat dalam Pemilu Sela AS
Salah satunya adalah pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengusut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Proses pergantian Ketua Knesset maupun pengesahan undang-undang tetap membutuhkan tahapan politik dan prosedur parlemen.
Netanyahu Masih Berpeluang Kembali BerkuasaMeski menghadapi ancaman kehilangan dukungan politik, Netanyahu belum sepenuhnya kehilangan peluang untuk mempertahankan kekuasaan.
Berdasarkan mekanisme pembentukan pemerintahan yang dijelaskan The Times of Israel, Eisenkot memiliki waktu hingga enam minggu untuk membentuk koalisi.
Jika gagal, Netanyahu berpeluang memperoleh kesempatan selama 28 hari untuk membentuk pemerintahan.
Apabila Netanyahu juga gagal, anggota Knesset memiliki waktu 21 hari untuk menyepakati kandidat alternatif yang didukung sedikitnya 61 anggota parlemen.
Jika seluruh tahapan tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Dengan masih rumitnya koalisi, masa depan politik Netanyahu masih bergantung pada hasil negosiasi Eisenkot dengan partai-partai ultra-Ortodoks serta kemampuan masing-masing kubu mengamankan dukungan mayoritas di Knesset.
Baca Juga: Liga Arab Desak Investigasi Internasional Penyiksaan Tahanan Palestina di Israel
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada
Sumber : Associated Press/Times of Israel
- Benjamin Netanyahu
- Gadi Eisenkot
- Politik Israel
- Avigdor Liberman
- Knesset
- Pemerintahan Israel
