Jakarta, VIVA - Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Listyo dipastikan tetap menjalani sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepolisian memastikan mekanisme penegakan kode etik berlaku sama bagi seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Dengan demikian, status Listyo Sigit sebagai perwira tinggi (pati) bintang empat aktif tidak membuatnya mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum internal Polri.
Penegasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.
Isir menyatakan, Polri memiliki sistem dan prosedur yang harus dijalankan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran kode etik profesi. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh anggota, termasuk perwira tinggi dengan pangkat tertinggi di lingkungan kepolisian.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," kata Isir saat menanggapi pertanyaan mengenai mekanisme sidang etik Listyo Sigit.
Kapolri Tentukan Majelis Sidang Etik Listyo SigitIsir menjelaskan, susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri yang akan menyidangkan Listyo Sigit nantinya ditentukan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Penentuan komposisi majelis tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di internal kepolisian. Polri juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai perangkat persidangan setelah keputusan terkait susunan majelis ditetapkan.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya.
Isir kemudian memberikan contoh pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta yang sebelumnya telah dijatuhi putusan PTDH. Dalam persidangan tersebut, Ahrie yang berstatus perwira tinggi berpangkat bintang dua aktif disidangkan oleh majelis yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga.
Menurut Isir, komposisi majelis untuk Listyo Sigit juga akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kepolisian belum mengumumkan secara terperinci siapa saja pejabat yang akan mengisi perangkat persidangan tersebut.
