Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena ia hanya bersedia mundur setelah dirinya diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai langkah hukum yang dipilih oleh politiku muda itu tersebut sangat tidak masuk akal secara ketatanegaraan.
Baca Juga: Pengakuan Megawati Awasi Eks Kader PDIP: Semua Yang Saya Pecat Hidupnya Tidak Baik
PTUN menurutnya bukanlah lembaga peradilan yang berwenang untuk menganulir putusan terkait keabsahan surat keterangan (Suket) penyataraan ijazah milik Gibran di Mahkamah Agung (MA). Secara hierarki dan yurisdiksi, kedua lembaga peradilan tersebut memiliki fungsi yang sama sekali berbeda.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan itu karena beda kamar," kata Deddy dikutip Rabu (11/11/2026).
Politikus ini mengedukasi publik bahwa ranah pengadilan terkait secara spesifik hanya ditujukan untuk mengadili dan mempersoalkan sengketa atas keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau birokrasi, bukan untuk menguji putusan lembaga yudikatif tertinggi tingkat kasasi.
Deddy juga menyingkap fakta bahwa persoalan suket penyetaraan pendidikan ini sebenarnya sudah pernah disidangkan di PTUN. Namun, proses hukum tersebut jalan di tempat karena pihak pemerintah terkesan tidak koperatif.
"Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekali pun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," urai Deddy.
Berlandaskan rekam jejak persidangan tersebut, pihaknya memandang langkah wapres membawa kembali isu ijazah ini ke pengadilan tata usaha sebagai sebuah manuver hukum yang sangat janggal dan tidak berdasar.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap bahwa dirinya bersedia mundur selepas dirinya memperjuangkan keabsahan surat penyetaraan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu juga berdasarkan petuah dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran membeberkan bahwa dalam pertemuan empat mata tersebut, sang presiden bertindak sebagai sosok pengayom yang memberikan ketenangan serta petunjuk strategis di tengah pusaran gelombang politik yang berupaya melengserkannya.
Sebagai figur bertangan dingin yang kini ia anggap seperti ayahnya, sang presiden mendorongnya untuk tidak menyerah pada tekanan opini publik dan tetap berdiri tegak memperjuangkan hak-hak hukumnya secara terstruktur dan terhormat.
Baca Juga: Bahlil Tertawakan Rumor Munaslub Golkar: Adik Baru Mau Tulis, Kakak Sudah Baca Gayanya
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di pengadilan dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," urai Gibran.
