Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menggelar Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diselenggarakan untuk menyatukan basis data badan hukum lintas kementerian dan lembaga demi mendongkrak kualitas pelayanan publik serta memperkuat iklim investasi nasional.
Forum resmi tersebut dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dengan menghadirkan keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pemaparannya, Yusril menekankan bahwa integrasi data korporasi merupakan fondasi mutlak untuk menghadirkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Keberadaan data perusahaan yang akurat dan transparan akan memudahkan publik dalam memverifikasi legalitas serta keaktifan pengurus korporasi sebelum menjalin kerja sama bisnis, guna mencegah potensi penipuan.
Baca Juga :
SK Menkum Tegaskan Legalitas Kepengurusan"Kementerian Hukum akan memainkan peran penting dalam menghimpun data perusahaan di tanah air. Sehingga, setiap orang yang akan melakukan perjanjian atau kerja sama dengan suatu perusahaan dapat mengakses terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut benar atau tidak, siapa pengurusnya, serta status keaktifannya. Ini penting sekali untuk menjamin kepastian hukum," ujar Yusril Ihza Mahendra, dikutip dari Headline News, Metro TV, Selasa 10 November 2026.
Ke depan, basis data Ditjen AHU ini juga akan diinteroperabilitaskan dengan sistem data perpajakan, pengawasan sektor keuangan, hingga instrumen penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa integrasi data ini merupakan wujud nyata pelaksanaan misi Asta Cita Presiden melalui akselerasi digitalisasi pemerintahan. Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus merajut keterhubungan data antarlembaga sekaligus mendorong transisi layanan publik menuju sistem zero paper.
