REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Mahkamah Agung (MA) resmi mengunggah putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan yang diminutasi pada Selasa (10/11) ini membatalkan suket yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa meskipun Peradilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi dalam memeriksa sengketa proses Pemilu, pengadilan memiliki kewenangan korektif dan remidial. Hal ini dikarenakan ditemukannya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
MA menegaskan bahwa pelanggaran administrasi ini bukan sekadar kepentingan kontestasi, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.
Fakta Hukum Baru dari Putusan MK
Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK tersebut dijadikan sebagai notoire feiten yang telah mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa.
Dengan adanya perubahan keadaan hukum ini, MA berpendapat bahwa eksepsi Termohon Kasasi mengenai kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak harus dikesampingkan. MA mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural serta menjalankan asas ius curia novit.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Tidak Ada Bukti Ijazah Asli
Secara faktual, MA menemukan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi hanya didasarkan pada certificate of attendance academic records dan explanation of grades. Dokumen-dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," tulis MA dalam putusannya.
MA menilai bahwa penyetaraan satuan pendidikan tanpa didukung ijazah atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Tindakan hukum Termohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M Subhan. MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut surat keterangan tersebut. Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026 yang diketuai oleh Prof. Yulius.
