Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra optimistis Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," kata Yusril dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang perlu dibenahi sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Salah satu aspek yang terus diperbaiki adalah integrasi data hukum yang dikembangkan Kementerian Hukum.
Baca juga: Jelang kunjungan Sekjen OECD, Airlangga minta K/L percepat reformasi
Kementerian Hukum mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Yusril mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam membangun sistem integrasi data tersebut karena menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah.
Ia menjelaskan integrasi data telah menjadi inisiatif pemerintah sejak 2000-an melalui penerapan pemerintahan elektronik (e-government) dan terus mengalami perkembangan.
Yusril menilai keanggotaan OECD akan menempatkan Indonesia dalam kelompok negara maju, bukan lagi negara berkembang.
"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," ujarnya.
Baca juga: Kejar OECD, Pemerintah prioritaskan tiga aturan rampung 2027
Sementara itu, pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Ketiga prioritas tersebut meliputi pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut.
Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Baca juga: Airlangga sebut aturan foreign bribery jadi syarat aksesi OECD
Terkait revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut. Pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.
Mengenai perkembangan proses aksesi OECD, Airlangga memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai target pemerintah.
Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.
Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh keanggotaan penuh organisasi tersebut pada 2028.
"Kami terus melakukan pengawasan dan berkonsultasi dengan mereka (OECD), terutama untuk memperkuat sistem antikorupsi, administrasi yang transparan, hukum yang adil dan pasti, dan sebagainya," kata Yusril dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah terus mempercepat penyelesaian 80 area transformasi yang perlu dibenahi sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Salah satu aspek yang terus diperbaiki adalah integrasi data hukum yang dikembangkan Kementerian Hukum.
Baca juga: Jelang kunjungan Sekjen OECD, Airlangga minta K/L percepat reformasi
Kementerian Hukum mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum dari lebih dari 35 kementerian dan lembaga melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Yusril mengapresiasi langkah Kementerian Hukum dalam membangun sistem integrasi data tersebut karena menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah.
Ia menjelaskan integrasi data telah menjadi inisiatif pemerintah sejak 2000-an melalui penerapan pemerintahan elektronik (e-government) dan terus mengalami perkembangan.
Yusril menilai keanggotaan OECD akan menempatkan Indonesia dalam kelompok negara maju, bukan lagi negara berkembang.
"Kalau itu memang betul berhasil masuk sebagai anggota OECD, maka Indonesia adalah negara ketiga di Asia, menyusul Jepang dan Korea Selatan, sebagai kelompok negara maju di dunia, bukan lagi kelompok negara berkembang," ujarnya.
Baca juga: Kejar OECD, Pemerintah prioritaskan tiga aturan rampung 2027
Sementara itu, pemerintah menargetkan penyelesaian tiga prioritas regulasi pada 2027 untuk mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
Ketiga prioritas tersebut meliputi pengaturan penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, dan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11).
Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD. Saat ini, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik tersebut.
Menurut dia, pemerintah tengah mempersiapkan pengaturan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Baca juga: Airlangga sebut aturan foreign bribery jadi syarat aksesi OECD
Terkait revisi Undang-Undang Persaingan Usaha, Airlangga mengatakan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut. Pembahasannya juga menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.
Mengenai perkembangan proses aksesi OECD, Airlangga memastikan tahapan tersebut berjalan sesuai target pemerintah.
Hingga saat ini, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor dengan kemajuan sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.
Proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini telah memasuki tahap peninjauan teknis. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh keanggotaan penuh organisasi tersebut pada 2028.
