jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menyoroti spekulasi yang mengaitkan isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Efriza menilai kedua persoalan tersebut beririsan dalam momentum politik yang sensitif, sehingga memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika di lingkaran elite kekuasaan.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
"Dua persoalan ini memang beririsan dalam momentum politik yang sangat sensitif. Wajar apabila berkembang spekulasi bahwa pengunduran diri Gibran berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo," kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).
Efriza mengatakan belum ada bukti terbuka yang memastikan pengunduran diri Gibran dan kasus penyadapan merupakan satu rangkaian peristiwa.
BACA JUGA: Bukti Omongan Megawati soal Listyo Sigit Prabowo
Namun, terbongkarnya kasus penyadapan yang menyeret empat orang tersangka dari institusi kepolisian dinilai menjadi tekanan moral bagi Jokowi dan Gibran.
"Belum ada bukti terbuka yang memastikan keduanya merupakan satu rangkaian peristiwa. Namun, kasus penyadapan ini menjadi beban bagi Jokowi dan Gibran untuk membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Geng Solo," ujarnya.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Efriza menilai kasus tersebut semakin memperdalam ketegangan antara kelompok yang diasosiasikan dengan Jokowi dan lingkaran kekuasaan Prabowo.
Menurutnya, penyampaian niat pengunduran diri Gibran langsung kepada Prabowo di tengah penyidikan kasus penyadapan semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai dinamika di lingkaran elite kekuasaan.
"Momentum ini menimbulkan pertanyaan, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di lingkaran elite kekuasaan? Apalagi, situasinya juga diwarnai mundurnya tiga kader PSI demi mempertahankan kekuasaan di kabinet," tuturnya.
Karena itu, Efriza mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap aktor intelektual, motif, dan kepentingan di balik dugaan penyadapan.
Dia juga meminta aparat penegak hukum menjelaskan informasi apa yang diperoleh dari penyadapan tersebut dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan.
"Polisi harus membongkar siapa aktor intelektualnya, apa motifnya, serta apakah informasi hasil penyadapan itu pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan maupun kebijakan pemerintahan," tegasnya.
Menurut Efriza, pengungkapan kasus penyadapan secara transparan dapat menjadi titik terang untuk membaca ketegangan politik antara Prabowo dan Jokowi.
"Kasus ini harus dibuka secara terang. Dari situ publik bisa mengetahui apakah ada perilaku tidak terpuji yang berlangsung dalam pengelolaan kekuasaan," pungkasnya. (kkp/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Komisi III DPR Sampaikan Apresiasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Kenny Kurnia Putra
